kapal induk HMS Prince of Wales milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, Jepang. | JAPAN FORWARD


Pemerintah Inggris merespons komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut kapal induk Inggris sebagai “mainan”, di tengah ketegangan terkait sikap London yang menolak mendukung rencana aksi militer Washington terhadap Iran.

Pernyataan Trump muncul setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menolak memberi izin penggunaan pangkalan militer Inggris di Diego Garcia untuk serangan pendahuluan terhadap Teheran. Presiden AS juga mengeklaim Washington tidak membutuhkan dukungan Inggris, termasuk pengerahan kapal induk.

Komentar itu langsung memicu reaksi dari pejabat Inggris. Menteri Veteran sekaligus mantan perwira Marinir Kerajaan, Alistair Carns, menegaskan kemampuan armada Inggris, khususnya dua kapal induk utama, HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales.

Berbicara kepada Times Radio, Carns awalnya menahan diri. “Saya akan menyerahkan kepada Presiden Trump untuk mengatakan apa yang perlu dia katakan,” ujarnya.

Ia kemudian menekankan pengalamannya langsung dalam operasi kapal induk. 

“Izinkan saya memberi tahu Anda dari perspektif saya, saya adalah kepala staf gugus tugas kapal induk dan ditempatkan di kapal induk tersebut,” kata Carns. “Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, dan saya sangat bangga akan hal itu. Saya juga sangat bangga dengan Inggris Raya. Saya pikir itu hebat. Kita memiliki tempat yang fantastis di dunia.”

Trump sebelumnya menyindir rencana Inggris untuk mengirim kapal induk, dengan mengatakan armada tersebut “bukan yang terbaik” dan hanya “mainan” dibandingkan milik AS. Ia juga menyatakan Washington akan mengirim kapal induknya sendiri setelah konflik berakhir dan tidak membutuhkan bantuan London.

Di tengah perbedaan itu, Carns secara tidak langsung menyinggung pendekatan militer AS. Ia menekankan pentingnya dasar hukum dan perencanaan sebelum operasi militer dijalankan.

“Tahun-tahun saya di militer mengajarkan: pertama, Anda harus memiliki mandat hukum sebelum Anda menempatkan orang dalam bahaya,” ujarnya. “Yang kedua, Anda harus memiliki rencana. Dan yang ketiga, Anda harus berpikir sampai akhir. Jika Anda tidak memiliki ketiga hal itu, kita seharusnya tidak membahayakan nyawa orang lain.”

Pernyataan itu sejalan dengan sikap Starmer yang menyebut rencana aksi terhadap Iran tidak terencana dan berpotensi melanggar hukum internasional.

Carns juga menyinggung peran NATO, yang sebelumnya dikritik Trump. Ia mengingatkan bahwa aliansi tersebut pernah mengaktifkan Pasal 5 hanya sekali, yakni setelah serangan Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.

“NATO adalah aliansi pertahanan paling efektif yang pernah kita lihat dan satu-satunya saat kita memberlakukan Pasal 5 adalah untuk mendukung Amerika setelah 9/11,” kata Carns. “Yang kemudian mengakibatkan hampir 20 tahun konflik berkelanjutan di mana tentara, pelaut, dan penerbang Inggris telah mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi tidak hanya kebebasan Barat, tetapi juga kebebasan Amerika.”

Sumber senior pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan Washington tidak pernah secara resmi meminta pengerahan kapal induk Inggris, dan Downing Street juga tidak pernah menawarkan dukungan tersebut.