Pasukan Indonesia berbaris di Champs-Elysees Avenue selama parade Hari Bastille, Paris, Prancis, 14 Juli 2025. | AP PHOTO

Indonesia menangguhkan rencana pengiriman 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza tanpa batas waktu, seiring memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah. Keputusan ini dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan di Jakarta.

Penundaan tersebut menandai perubahan arah dari komitmen awal Jakarta yang sebelumnya menjadi salah satu kontributor utama dalam International Stabilization Force (ISF), misi multinasional yang digagas melalui inisiatif Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Semuanya ditunda,” ujar Prasetyo kepada wartawan, seperti dikutip kantor berita negara ANTARA.

Sejak awal, Indonesia bergerak cepat mendukung rencana stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen penuh dalam KTT perdana Board of Peace di Washington pada 19 Februari. Pemerintah bahkan telah menyiapkan pengiriman awal sekitar 1.000 personel pada April, sebelum memperluasnya menjadi 8.000 pasukan pada Juni.

Pasukan Indonesia dirancang menjalankan misi non-tempur, mencakup bantuan kemanusiaan, layanan medis, serta rekayasa teknik di wilayah Gaza selatan, dengan basis operasi direncanakan berada di antara Rafah dan Khan Younis.

Dalam forum yang sama, komandan ISF Mayor Jenderal Angkatan Darat Jasper Jeffers menyebut lima negara telah menyatakan kesiapan berkontribusi, yakni Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Mesir serta Yordania berkomitmen mendukung pelatihan kepolisian. Seluruh negara tersebut menegaskan hanya akan terlibat dalam fungsi penjaga perdamaian, tanpa ikut dalam operasi pelucutan senjata Hamas.

Rencana pengerahan mulai goyah setelah eskalasi konflik kawasan meningkat tajam. Pada 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan Operasi Epic Fury terhadap Iran, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Serangan itu memicu balasan berupa rudal dan drone yang menjangkau sejumlah negara di kawasan Teluk, termasuk infrastruktur energi dan target sipil.

Situasi tersebut mengubah lanskap keamanan secara drastis, membuat operasi penjaga perdamaian di Gaza dinilai tidak lagi memungkinkan dalam waktu dekat.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyatakan pembahasan terkait Board of Peace dihentikan sementara. “Semua perhatian telah beralih ke situasi di Iran,” ujarnya pada awal Maret.

Di dalam negeri, Majelis Ulama Indonesia juga mendorong pemerintah untuk menarik diri sepenuhnya dari inisiatif tersebut. Presiden Prabowo merespons dengan menyatakan kesiapan keluar dari kerangka Board of Peace jika tidak sejalan dengan kepentingan Palestina, sembari menawarkan peran Indonesia sebagai mediator antara Washington dan Teheran.

Meski demikian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kesiapan militer tetap terjaga. Pasukan yang telah disiapkan disebut masih berada dalam kondisi siaga tinggi dan dapat digerakkan sewaktu-waktu jika situasi memungkinkan.

Penundaan ini membuat ISF kehilangan kontributor pasukan terbesarnya, sekaligus menambah ketidakpastian terhadap kelanjutan misi stabilisasi di Gaza di tengah konflik regional yang terus meluas.