Pasukan Indonesia berbaris di Champs-Elysees Avenue selama parade Hari Bastille, Paris, Prancis, 14 Juli 2025. | AP PHOTO


Upaya diplomatik internasional untuk menstabilkan Jalur Gaza terhenti di tengah meluasnya konflik Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran. Situasi ini juga membuat rencana pengiriman pasukan stabilisasi internasional, termasuk dari Indonesia, menjadi tidak pasti.

Pemerintah Indonesia menyatakan pembahasan mengenai kemungkinan partisipasi dalam misi keamanan di Gaza kini bergantung pada perkembangan Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif diplomatik yang diprakarsai Washington untuk mengelola stabilisasi wilayah tersebut.

Inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari itu dirancang sebagai kerangka internasional untuk menata kembali Gaza setelah berbulan-bulan konflik antara Israel dan Hamas. 

Rencana tersebut mencakup komitmen dana rekonstruksi global senilai sekitar US$7 miliar serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang diperkirakan beranggotakan sekitar 20.000 personel.

Namun sejak operasi militer AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, aktivitas Dewan Perdamaian hampir sepenuhnya berhenti.

Dua utusan utama Washington untuk Timur Tengah, Steve Witkoff dan Jared Kushner, bahkan membatalkan rencana kunjungan ke Israel yang sebelumnya dijadwalkan dalam rangka pembahasan lanjutan mengenai stabilisasi Gaza.

Media Israel The Jerusalem Post melaporkan pembatalan tersebut terjadi tanpa penjelasan resmi dari pemerintah AS. Waktu pembatalannya bertepatan dengan munculnya laporan mengenai perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv mengenai cakupan serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran.

Ketegangan regional yang meningkat juga mulai memengaruhi posisi sejumlah negara yang sebelumnya disebut berpotensi terlibat dalam rencana pasukan stabilisasi.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pembahasan yang melibatkan Dewan Perdamaian kini dihentikan sementara.

“Semua diskusi dengan Dewan Perdamaian ditunda,” kata Sugiono, seperti dikutip Reuters, merujuk pada memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah.

Indonesia sebelumnya disebut mempertimbangkan kontribusi dalam misi keamanan internasional tersebut.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan rencana pengiriman sekitar 8.000 tentara Indonesia untuk misi stabilisasi di Gaza saat ini belum dapat dipastikan. Ia menyebut keputusan akhir akan sangat bergantung pada perkembangan kerangka diplomatik yang sedang terhambat oleh konflik regional.

Di dalam negeri, wacana tersebut juga memicu perdebatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah menarik diri sepenuhnya dari rencana tersebut. Lembaga ulama itu menilai serangan militer AS terhadap Iran telah melemahkan kredibilitas kerangka perdamaian yang sedang dibangun untuk Gaza.

Perkembangan konflik juga berdampak langsung pada situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Anggota pasukan keamanan Palestina loyalis Hamas berpatroli di wilayah perbatasan dengan Mesir, di selatan Jalur Gaza, Minggu (23/6/2019). | REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Israel menutup seluruh jalur perbatasan menuju Gaza pada 28 Februari, langkah yang menurut otoritas Israel dilakukan sebagai penyesuaian keamanan setelah meningkatnya ketegangan dengan Iran.

COGAT, badan militer Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina, menyatakan penutupan tersebut merupakan bagian dari langkah keamanan sementara.

Beberapa hari kemudian, penyeberangan Kerem Shalom dibuka kembali secara terbatas pada 3 Maret untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah kecil. Namun perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir masih tetap tertutup.

Seorang pejabat COGAT mengatakan kepada Politico bahwa Rafah “untuk sementara tetap tertutup karena ancaman rudal” dan baru akan dibuka kembali jika kondisi keamanan memungkinkan.

Penutupan itu terjadi tidak lama setelah perbatasan tersebut kembali beroperasi.

Rafah sebelumnya dibuka kembali pada 2 Februari setelah hampir dua tahun tidak berfungsi, memungkinkan pasien dengan kondisi medis serius serta sejumlah warga Palestina yang terdampar untuk menyeberang ke Mesir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa pembatasan akses tersebut memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak agar semua jalur perbatasan segera dibuka kembali agar bantuan dapat mengalir tanpa hambatan.

Menurut Guterres, lembaga-lembaga kemanusiaan di Gaza mulai mengurangi operasi penyelamatan jiwa karena keterbatasan bahan bakar dan pasokan logistik.

Gangguan distribusi juga mulai terasa di pasar lokal. Harga pangan dilaporkan meningkat tajam karena jalur pasokan yang terputus.

Pada saat yang sama, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diumumkan pada Oktober 2025 menunjukkan tanda-tanda semakin rapuh. Serangan udara dan tembakan artileri Israel masih dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Gaza sejak kesepakatan itu berlaku.

Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip Al Jazeera, mencatat sedikitnya 648 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diumumkan.

Pada 12 Maret, wartawan Palestina melaporkan serangan Israel menghantam tenda-tenda yang menampung keluarga pengungsi di kamp Nuseirat. Dua perempuan dilaporkan tewas dan tujuh orang lainnya terluka.

Serangan drone juga disebut menghantam sebuah pasar di bagian barat Kota Gaza pada hari yang sama.

Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada 2025 sebenarnya dirancang berlangsung dalam beberapa tahap. Fase kedua, yang dijadwalkan dimulai pada Januari 2026, mencakup penarikan pasukan Israel yang lebih luas dari Gaza serta dimulainya program rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun fase itu sudah menghadapi hambatan sejak awal karena perbedaan pandangan mengenai pelucutan senjata Hamas dan bentuk pemerintahan Gaza di masa depan.

Perang yang kini melibatkan Iran semakin memperumit proses negosiasi tersebut.

Sejumlah pejabat yang sebelumnya menangani pembicaraan mengenai Gaza kini juga terlibat dalam upaya diplomatik yang lebih luas terkait konflik dengan Iran serta krisis lain seperti perang di Ukraina.

Seorang pejabat yang dikutip Politico menggambarkan situasi tersebut secara singkat.

“Dengan para negosiator utama Gaza menangani Iran dan Ukraina, Gaza tampaknya mulai terlupakan,” katanya.