Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.


Pemerintah Indonesia menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mengimpor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat dan Australia sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketegangan di Timur Tengah.

Langkah ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). 

Ia menjelaskan bahwa dari total 7,6 juta ton LPG yang diimpor setiap tahun, sekitar 70–75% berasal dari AS, 20% dari Timur Tengah, dan sisanya dari negara lain seperti Australia.

Bahlil menyebut, eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong pemerintah untuk memperluas kontrak jangka panjang dengan AS dan beberapa negara lain. 

“Dengan kondisi sekarang yang di Middle East, kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, dua kargo LPG dari Australia dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir pekan ini, diikuti dua kargo tambahan pada 28 Maret, satu kargo pada 4 April, dan satu lagi pada 8 April, untuk memastikan pasokan menjelang dan setelah Idulfitri.

Pengalihan pasokan ini juga menjadi bagian dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026. 

Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen membeli produk energi dari AS senilai 15 miliar US$, termasuk LPG senilai 3,5 miliar US$, minyak mentah 4,5 miliar US$, dan bensin olahan 7 miliar US$, menurut laporan S&P Global.

PT Pertamina Patra Niaga telah menandatangani confirmation letter kontrak pasokan LPG dengan Phillips 66 untuk periode 2026 dengan volume sekitar 2,2 juta metrik ton, serta memorandum of understanding pasokan minyak mentah dengan Hartree Partners.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa stok nasional masih aman. Per 13 Maret 2026, ketahanan LPG mencapai 15,66 hari, lebih tinggi dari batas minimum 11,4 hari. Ia menambahkan, pengiriman dari AS membutuhkan waktu hingga 40 hari, sementara dari Timur Tengah sekitar tiga minggu. 

“Kita sudah dapat penggantinya. Memang kalau dari AS lebih lama, sampai 40 hari. Kalau dari Timur Tengah sekitar tiga minggu. Tapi sekarang kita buat kontrak jangka panjang,” tutur Bahlil.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro sebelumnya mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi risiko gangguan distribusi karena konsumsi dalam negeri mencapai 9 juta metrik ton per tahun, sementara produksi domestik baru sekitar 1,8 juta metrik ton.