Rudal nuklir strategis antarbenua berbahan bakar cair DF-5C termasuk dalam parade militer untuk memperingati peringatan 80 tahun penyerahan Jepang dalam Perang Dunia II, yang diadakan di depan Gerbang Tiananmen di Beijing pada Rabu, 3 September 2025. | AP PHOTO/Andy Wong


Ketegangan baru mencuat antara China dan Amerika Serikat setelah Washington menuding Beijing melakukan uji coba nuklir tersembunyi pada 2020. Pemerintah China membantah keras tuduhan itu dan menyebutnya tidak berdasar, sekaligus menuding AS justru menjadi sumber ketidakpastian dalam tata kelola nuklir global.

Kementerian Pertahanan Nasional China menegaskan bahwa negaranya tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir. Dalam konferensi pers 24 Februari, juru bicara kementerian Kolonel Senior Zhang Xiaogang mengatakan China “secara ketat menghormati komitmen terhadap moratorium uji coba nuklir” dan tidak pernah melanggar Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

Ia juga menyebut AS, yang memiliki salah satu arsenal nuklir terbesar di dunia, sebagai faktor utama ketidakstabilan strategis. Menurut Zhang, kebijakan penggunaan pertama atau first-use yang dianut Washington memperbesar risiko dalam sistem keamanan global.

Tuduhan AS sebelumnya disampaikan pada 6 Februari di forum Conference on Disarmament di Jenewa. Wakil Menteri Luar Negeri AS Thomas DiNanno mengatakan Washington meyakini China melakukan uji coba yang “menghasilkan ledakan” pada 22 Juni 2020 di lokasi uji coba Lop Nur, Xinjiang.

DiNanno menyebut kekuatan ledakan itu mencapai ratusan ton dan menuduh Beijing menggunakan teknik decoupling untuk meredam jejak seismik agar sulit terdeteksi.

Penjelasan lebih rinci disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri Christopher Yeaw dalam beberapa kesempatan berikutnya. Ia menunjuk pada kejadian seismik berkekuatan 2,75 magnitudo yang tercatat pada tanggal tersebut. Yeaw juga menuding China memperluas persenjataan nuklirnya tanpa transparansi dan memperkirakan Beijing dapat menyamai kapasitas nuklir AS dalam empat hingga lima tahun.

Beijing membalas melalui berbagai jalur diplomatik. Duta Besar China untuk Conference on Disarmament, Shen Jian, menyebut tuduhan itu “tidak berdasar” dan menilai Washington tengah mencari alasan untuk membuka jalan bagi uji coba nuklirnya sendiri.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menggambarkan klaim AS sebagai upaya “mengejar bayang-bayang” dan mendesak Washington menghormati konsensus global terkait larangan uji coba nuklir.

Di tengah saling tuding itu, Organisasi CTBT menyatakan sistem pemantauan internasionalnya tidak mendeteksi peristiwa yang memiliki karakteristik ledakan senjata nuklir pada periode yang dimaksud. Lembaga tersebut mengoperasikan jaringan sensor global untuk memantau aktivitas seismik dan atmosferik.

Analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga tidak menemukan bukti konklusif. Laporan lembaga itu menyebut citra satelit tidak menunjukkan aktivitas tidak biasa di fasilitas Lop Nur pada waktu yang diklaim AS.

Isu ini muncul ketika perdebatan tentang masa depan pengendalian senjata kembali menguat. Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Donald Trump mengarahkan militer AS untuk mempersiapkan kemungkinan kembalinya uji coba nuklir dan menyatakan Washington tidak lagi secara sepihak mematuhi standar tanpa hasil ledakan.

China, yang menyatakan menganut kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dan mempertahankan kemampuan pada tingkat minimum untuk pertahanan nasional, juga menolak desakan bergabung dalam perundingan trilateral bersama AS dan Rusia. Menurut Shen Jian, tuntutan tersebut “tidak adil dan tidak masuk akal” mengingat jumlah hulu ledak China lebih sedikit dibandingkan dua negara itu.

Pertukaran tuduhan ini menambah daftar panjang ketegangan strategis antara dua kekuatan besar tersebut, di tengah upaya komunitas internasional mempertahankan norma global yang selama puluhan tahun menekan praktik uji coba nuklir.