Mao Ning, diplomat Tiongkok dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. | CCTV

Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon yang menewaskan prajurit Indonesia memicu kecaman keras dari China. Beijing menyebut insiden itu sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan menuntut penghentian segera eskalasi militer di kawasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers pada 30 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap personel United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“China mengutuk keras serangan mematikan terhadap UNIFIL. Setiap serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB bertentangan dengan hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701,” kata Mao.

Resolusi 1701 menjadi dasar gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sejak 2006, sekaligus kerangka hukum kehadiran UNIFIL di Lebanon selatan. Dalam konteks itu, China menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan Lebanon selatan, area yang selama ini menjadi titik rawan benturan antara Israel dan kelompok Hizbullah. UNIFIL bertugas memantau gencatan senjata dan menjaga stabilitas, dengan Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan.

Beijing juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga prajurit Indonesia yang gugur serta simpati bagi korban luka. Pernyataan tersebut menyorot kedekatan hubungan bilateral China dan Indonesia, sekaligus menegaskan posisi Beijing dalam isu perlindungan pasukan PBB.

Selain kecaman, China mendesak semua pihak yang terlibat konflik untuk menghentikan operasi militer. Beijing menilai eskalasi yang terus berlangsung berisiko memperburuk krisis kemanusiaan dan mengganggu stabilitas kawasan.


Dalam forum yang sama, China kembali menegaskan sikapnya terhadap sejumlah isu geopolitik lain. Beijing menolak hubungan resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan serta mengkritik kunjungan anggota parlemen Jepang ke Taipei yang dinilai melanggar prinsip “Satu China”.

China juga menyuarakan dukungan terhadap Kuba dan menyerukan penghentian sanksi terhadap negara tersebut.

Beijing turut menyinggung dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global. Gangguan pada jalur pasokan energi dan pupuk disebut sebagai konsekuensi langsung dari eskalasi militer yang belum mereda.