Sejumlah pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dipan Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur, 8 Januari 2026. | ANTARA FOTO/MUHAMMAD MADA

Badan Gizi Nasional (BGN) menyalurkan dana rata-rata Rp1 miliar per bulan ke setiap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan skema yang disebut tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga memacu perputaran ekonomi di daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aliran dana tersebut langsung masuk ke ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat saja, ia menyebut jumlah SPPG telah mencapai sekitar 5.000 unit.

"Jadi, satu SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan," ujar Dadan pada Kamis (19/3).

Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memperluas akses pangan bergizi sekaligus mendorong ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah menargetkan pembangunan 33.000 dapur SPPG untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang 2026.

Anggaran yang disiapkan meningkat tajam, dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun tahun ini.

BGN menyebut sebagian besar dana disalurkan langsung ke daerah. Sekitar 93% anggaran mengalir melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menggunakan mekanisme virtual account yang terhubung dengan lebih dari 25.000 SPPG.

Dari total dana yang diterima setiap dapur, sekitar 70% digunakan untuk membeli bahan baku seperti beras, telur, ayam, sayur, dan buah. Sisanya dialokasikan untuk operasional dan insentif tenaga kerja.

Dadan mengatakan skema ini dirancang agar belanja program terserap di tingkat lokal. Ia menekankan harapan terjadinya “pergerakan ekonomi circular” di daerah, di mana dana yang masuk kembali dibelanjakan untuk produk setempat.

Dalam pelaksanaannya, program ini mulai memantik aktivitas ekonomi baru. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, satu dapur SPPG dilaporkan menyerap rata-rata 15 tenaga kerja.

Secara nasional, pemerintah menargetkan program ini membuka hingga 1,2 juta lapangan kerja.

Dampak serupa terlihat di Kota Serang, Banten. Wakil Wali Kota Budi Rustandi menyebut aktivitas 80 hingga 90 dapur MBG di wilayahnya mampu menghasilkan perputaran uang hingga Rp100 miliar per bulan.

Permintaan juga melonjak di tingkat pelaku usaha kecil. Produsen roti lokal yang sebelumnya memproduksi sekitar 100 unit per hari kini harus meningkatkan kapasitas hingga 2.000 unit untuk memenuhi kebutuhan program.

BGN mencatat dalam 2,5 bulan pelaksanaan, perputaran dana di Jawa Barat saja telah mencapai sekitar Rp11–12 triliun.