Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menyampaikan laporan kerjanya di Aula Besar Rakyat di Beijing. | REUTERS


Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang memperkeras retorika Beijing terhadap Taiwan ketika menyampaikan laporan kerja pemerintah dalam pembukaan sidang tahunan National People's Congress di Beijing.

Dalam pidato yang disampaikan di Great Hall of the People, Li berjanji pemerintah akan bertindak tegas terhadap kelompok yang mendorong kemerdekaan Taiwan serta menentang campur tangan pihak luar. Sejumlah pengamat menilai formulasi tersebut lebih keras dibanding bahasa yang digunakan Beijing dalam laporan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

Laporan kerja pemerintah merupakan dokumen utama yang memaparkan arah kebijakan ekonomi, keamanan, dan politik Tiongkok setiap tahun. Namun dalam pidatonya, Li tidak merinci langkah konkret yang akan ditempuh Beijing terhadap pulau yang memiliki pemerintahan demokratis itu.

Perubahan paling mencolok terlihat pada pilihan kata. Dalam laporan tahun sebelumnya, Li menyebut pemerintah “tegas menentang kegiatan separatis”. Tahun ini, ia menyatakan Beijing akan “dengan tegas melawan” kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Taiwan.

Sejak 2025 pula pemerintah Tiongkok tidak lagi menggunakan kata “damai” sebelum istilah reunifikasi ketika merujuk pada penyatuan kembali dengan Taiwan—sebuah frasa yang juga tidak muncul dalam laporan terbaru tersebut.

Isu Taiwan muncul bersamaan dengan pengumuman kenaikan anggaran militer Tiongkok untuk 2026. Pemerintah menyatakan belanja pertahanan akan meningkat sekitar 7% menjadi 1,91 triliun yuan atau sekitar US$277 miliar, menurut laporan Reuters.

Kenaikan ini masih lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi negara itu, meskipun menjadi laju peningkatan paling rendah dalam lima tahun terakhir setelah tiga tahun berturut-turut berada di level 7,2%.

Li mengatakan pemerintah akan meningkatkan kesiapan tempur militer dan mempercepat pengembangan “kemampuan tempur canggih”.

“Semua langkah ini akan memperkuat kemampuan strategis kami untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China,” kata Li.

Pengumuman tersebut datang ketika militer Tiongkok, People's Liberation Army, tengah menghadapi penyelidikan korupsi yang meluas. Kampanye antikorupsi di tubuh militer membuat hanya dua dari tujuh kursi yang kini terisi di Central Military Commission, lembaga yang memegang kendali tertinggi atas angkatan bersenjata.

Ketegangan lintas Selat Taiwan juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir 2025, militer Tiongkok menggelar latihan militer berskala besar di sekitar pulau tersebut—yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai manuver paling ekstensif sejauh ini.

Presiden Taiwan Lai Ching-te menyinggung situasi tersebut dalam pidato Tahun Baru dengan menyebut 2026 sebagai “tahun yang kritis” bagi keamanan pulau itu.

Ketegangan juga terlihat di jalur diplomatik. Pada Januari lalu, Beijing melarang dua pejabat kabinet Taiwan memasuki wilayah Tiongkok dan menuduh mereka sebagai “separatis kemerdekaan Taiwan yang gigih”. Secara keseluruhan, pemerintah Tiongkok kini menetapkan 14 individu Taiwan dengan label tersebut.

Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengatakan kepada Fox News Digital bahwa tekanan Beijing tidak hanya berkaitan dengan politik domestik Taiwan.

“Ekspansionisme otoriter Tiongkok tidak hanya mengancam langsung keamanan dan sistem demokrasi Taiwan tetapi juga menimbulkan tantangan bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Pemerintah Taiwan merespons dengan rencana meningkatkan anggaran pertahanan menjadi lebih dari 3% dari produk domestik bruto pada 2026.

Seorang pejabat senior Taiwan yang mengetahui kebijakan pemerintah terhadap Tiongkok mengatakan kepada Channel News Asia bahwa perubahan retorika Beijing tidak selalu mencerminkan perubahan prioritas strategis.

Menurutnya, isu Taiwan saat ini bukan agenda paling mendesak bagi Tiongkok, yang sedang menghadapi tekanan ekonomi domestik serta dinamika hubungan dengan Amerika Serikat.