Ilustrasi PLTN. | UNSPLASH/MAHMUDUR RAHMAN


Pemerintah mendorong percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) seiring meningkatnya minat investasi asing dan masuknya proyek nuklir dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional. Dorongan itu mengemuka dalam forum Energy Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Kamis (5/2/2026), dengan target pembangunan kapasitas nuklir hingga 7 gigawatt (GW) secara bertahap sampai 2034.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai langkah tersebut relevan di tengah tren global pemanfaatan energi nuklir. Ia menyebut puluhan proyek nuklir tengah berjalan di berbagai negara dan kapasitasnya terus bertambah. Menurut Eddy, Indonesia tidak bisa tertinggal dalam mengembangkan sumber energi ini untuk menopang kebutuhan listrik jangka panjang dan transisi energi.

“Hari ini ada 62 proyek nuklir yang dikembangkan, sudah commissioning. Akan ada tambahan kapasitas 75 gigawatt dari nuklir. Mayoritas dari China dan Rusia. Kita harus mengembangkan nuklir. Seluruh dunia mengembangkan nuklir,” ujar Eddy dalam diskusi tersebut.

Minat investasi juga diakui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan sejumlah perusahaan dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia telah menyampaikan ketertarikan untuk terlibat dalam proyek PLTN di Indonesia. Ketertarikan ini datang seiring penyusunan peta jalan dan kepastian regulasi yang tengah dimatangkan pemerintah.

Disisi lain, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menjelaskan pembangunan PLTN akan dilakukan bertahap. Tahap awal dimulai dari kapasitas 500 megawatt (MW) sebelum mencapai target 7 GW pada 2034. Menurut Hashim, sejumlah negara tidak hanya menawarkan investasi, tetapi juga teknologi yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

“Banyak negara telah menunjukkan niat untuk ikut serta dalam investasi, juga mempelajari teknologi,” kata Hashim dalam Indonesia Economic Summit 2026.

Di parlemen, peluang kerja sama nuklir juga mendapat respons. Komisi XII DPR RI menerima penawaran dari AS melalui Program FIRST untuk pengembangan Small Modular Reactor (SMR). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan pihaknya terbuka terhadap kerja sama tersebut, terutama untuk memperkuat pasokan energi rendah emisi.

Lebih jauh, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Heldy Satrya Putera menegaskan pentingnya hilirisasi dalam pengembangan energi baru terbarukan, termasuk nuklir. BKPM, kata dia, terus mendorong investasi pendukung agar proyek energi memiliki nilai tambah dan daya saing di dalam negeri.

Eddy Soeparno menambahkan, pengembangan PLTN tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemilihan sumber teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia menekankan perlunya pembelajaran teknis sebelum menentukan mitra teknologi.

“Kita harus belajar, meningkatkan human capital, pemahaman teknis untuk menentukan teknologinya dari Amerika Serikat, Prancis, China, atau Jepang,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peta jalan PLTN telah rampung dan pemerintah kini fokus pada penguatan kerja sama dengan investor serta penyelesaian Peraturan Presiden terkait PLTN. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, proyek PLTN telah ditetapkan di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 MW.