Ranger FKL Memusnahkan jerat di Kawasan Ekosistem Leuser. CARTER KIRILENKO

Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 mendorong pemerintah mengevaluasi tata kelola kehutanan nasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut tragedi tersebut sebagai “tamparan keras” bagi sektor yang dipimpinnya.

Data terbaru Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengan DPR RI, Rabu (18/2), mencatat 1.205 orang meninggal dunia dan 339 lainnya masih hilang. Banjir berdampak pada 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa. Sebanyak 29 desa di Aceh dan Sumatera Utara dinyatakan hilang.

Pernyataan Raja Juli Antoni disampaikan dalam workshop bertajuk “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” di Jakarta, Kamis (19/2). Ia menilai skala kerusakan yang terjadi memperlihatkan perlunya pembenahan mendasar.

“Sekali lagi dengan ada bencana tersebut menjadi cambuk kepada kami untuk membenahi sektor kehutanan dengan lebih baik lagi,” kata Raja Juli Antoni.

Kementerian Kehutanan menyoroti ketimpangan antara luas kawasan hutan dan jumlah personel pengamanan. Dari sekitar 125 juta hektare kawasan hutan nasional, pengawasan hanya dilakukan sekitar 4.800 polisi kehutanan. Artinya, satu petugas rata-rata bertanggung jawab atas 25.000 hektare. Di Aceh, 63 polisi kehutanan mengawasi 3,5 juta hektare kawasan hutan.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui rencana penambahan hingga 70.000 polisi kehutanan, dengan target rasio satu petugas untuk 2.000 hektare, menurut laporan ANTARA. Realisasi kebijakan itu masih memerlukan proses birokrasi dan penyesuaian regulasi.

Sejumlah peneliti mengaitkan parahnya banjir dengan degradasi hutan di wilayah hulu. Peneliti hidrologi hutan dari Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo, menyebut banjir November 2025 sebagai akumulasi “dosa ekologis” di hulu daerah aliran sungai (DAS).

Kementerian Kehutanan mencatat 218 titik banjir teridentifikasi di 57 DAS. Total 464.000 hektare lahan kritis menjadi fokus rehabilitasi. Untuk tiga provinsi terdampak, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp29,07 miliar pada 2026.

Dalam forum yang sama, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah memperluas akses perhutanan sosial yang saat ini telah mencapai 8,3 juta hektare. Target berikutnya adalah penetapan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun mendatang, dari 360.000 hektare yang sudah ditetapkan.

“Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan. Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni.

Selain itu, Kementerian Kehutanan menyatakan telah mencabut 61 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 2,5 juta hektare karena dinilai berkinerja buruk. Reformasi lain yang disiapkan mencakup digitalisasi satu peta kehutanan, percepatan pengakuan hutan adat, revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pembentukan Satgas DAS lintas kementerian, serta pembangunan sistem peringatan dini banjir.

Dari 52 daerah terdampak, pemerintah menyebut 37 kabupaten/kota telah kembali normal secara fungsional. Sebanyak 11 daerah lainnya masih memerlukan perhatian khusus dalam proses pemulihan.