Menteri Hak Asasi dan Manusia (HAM) Natalius Pigai berdiskusi dengan jajaran pemasyarakatan saat kunjungan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (8/1/2025). | ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah


Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) menilai upaya menghapus sejumlah program sosial pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, sebagai tindakan yang bertentangan dengan HAM. Pernyataan itu disampaikan Pigai di Jakarta saat menanggapi kasus teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) , .

Pigai menyebut program MBG, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, hingga perumahan sebagai kebijakan yang sejalan dengan hak dasar masyarakat. Ia menilai program tersebut mencerminkan agenda pemenuhan hak sosial yang juga didorong oleh komunitas internasional, termasuk harapan dari terkait pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.

“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).  

“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang,” ujar Pigai.

Ia menegaskan kritik terhadap program pemerintah tetap diperbolehkan sepanjang bertujuan memperbaiki layanan. Namun, menurutnya, penghapusan program yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak dapat dibenarkan. Pigai juga menyebut pelaksanaan program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden merupakan mandat rakyat yang selaras dengan komitmen global.

“Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin,” kata Pigai.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kritik yang sebelumnya disampaikan oleh BEM terhadap MBG. Pada September 2025, BEM UGM menggelar aksi simbolik di kampus di Kabupaten dengan menghadirkan seekor sapi yang kepalanya ditempeli foto Presiden Prabowo sebagai bentuk kritik terhadap program tersebut.

Kelompok mahasiswa itu menilai MBG berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, termasuk dugaan sejumlah kasus keracunan, serta mempersoalkan alokasi anggaran pendidikan. Kritik tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai prioritas kebijakan sosial pemerintah.

Di sisi lain, Tiyo Ardianto melaporkan mengalami teror setelah menyuarakan kasus kematian seorang siswa sekolah di Kabupaten . Ia mengatakan menerima ancaman penculikan melalui pesan dari nomor tidak dikenal pada 9–11 Februari 2026.

Menurut Tiyo, teror juga menjangkau keluarganya. Ibunya dikirimi pesan pada tengah malam sebanyak dua kali yang menuduh Tiyo menggelapkan uang. Selain ancaman tersebut, ia juga menyebut adanya penguntitan dan pemotretan oleh pihak yang tidak dikenal selama periode teror berlangsung.

Kasus itu sebelumnya menjadi perhatian setelah Tiyo menyampaikan kritik terkait kondisi sosial dan pendidikan di daerah tersebut melalui aktivitas mahasiswa. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai pelaku maupun motif di balik teror yang dialami.