Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran. | REUTERS

Organisasi hak asasi manusia berbasis Jenewa, UN Watch, mendesak Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk membatalkan undangan kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang dijadwalkan berpidato di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Februari. Desakan itu disampaikan melalui surat resmi dengan alasan dugaan keterlibatan Araghchi dalam pelanggaran serius selama penindasan terhadap demonstran di Iran.

Dalam surat tertanggal 11 Februari 2026, Direktur Eksekutif UN Watch, Hillel Neuer, menyatakan pemberian panggung kepada Araghchi berisiko memberi legitimasi terhadap tindakan represif pemerintah Iran. Ia juga menyebut organisasinya akan mendorong otoritas Swiss untuk melakukan penangkapan saat Araghchi tiba di Jenewa, merujuk kewajiban hukum internasional dan Statuta Roma.

Neuer menulis bahwa mengizinkan Araghchi berbicara “akan mengirimkan pesan berbahaya bahwa PBB mentoleransi dan memberikan panggung kepada para pembunuh massal.” Ia juga menuntut transparansi terkait laporan bahwa Guterres mengirim pesan ucapan selamat kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada peringatan ke-47 Revolusi Islam.

Menurut isi surat tersebut, pesan yang dilaporkan dikirim Guterres berisi “ucapan selamat terhangat” kepada pemerintah Iran. UN Watch meminta agar teks lengkap pesan itu dipublikasikan. 

“Dunia berhak mendapatkan transparansi dalam masalah ini,” tulis Neuer sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, seraya mempertanyakan dasar pemberian ucapan selamat di tengah laporan pelanggaran HAM yang masih berlangsung.

Di sisi lain, pesan yang dikutip dalam laporan menyebut Guterres menggambarkan hari nasional sebagai kesempatan untuk merefleksikan perjalanan sejarah suatu bangsa serta mendorong kerja sama dan saling pengertian dalam menghadapi tantangan global.

Desakan ini muncul setelah gelombang protes nasional di Iran yang dimulai pada akhir Desember 2025. Pemerintah Iran menyatakan 3.117 orang tewas selama kerusuhan. Namun Pelapor Khusus PBB untuk Iran melaporkan jumlah korban dapat mencapai 20.000 orang berdasarkan sumber medis dan dokumentasi lapangan. 

Sejumlah organisasi HAM internasional melaporkan penggunaan amunisi tajam, penangkapan sewenang-wenang, serta serangan terhadap fasilitas medis oleh aparat keamanan.

Tekanan internasional terhadap Araghchi juga terlihat dari pembatalan undangan di sejumlah forum global. World Economic Forum mencabut undangan Iran ke KTT Davos 2026 pada Januari lalu. Dalam pernyataannya, forum itu menyebut hilangnya nyawa warga sipil membuat perwakilan pemerintah Iran tidak tepat untuk dihadirkan.

Langkah serupa diambil oleh Munich Security Conference yang juga membatalkan undangan kepada perwakilan Iran. Menurut keterangan UN Watch, organisasinya sebelumnya telah menyiapkan pengaduan pidana terhadap Araghchi dan mengklaim upaya hukum itu ikut berkontribusi pada ketidakhadirannya di Davos.

Sesi reguler ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 23 Februari hingga 2 April, dengan sejumlah agenda pembahasan terkait situasi HAM global. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari kantor Sekretaris Jenderal PBB maupun perwakilan pemerintah Iran terkait surat dan tuntutan UN Watch tersebut.