Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sedang mengadakan pertemuan virtual atau menyampaikan pidato. | President Of Ukraine


Pemerintah Ukraina secara resmi menetapkan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam pidato malamannya pada Minggu, 2 Februari 2026, di Kyiv. Penetapan tersebut dilakukan setelah Ukraina menilai IRGC berperan dalam mendukung agresi militer Rusia, terutama melalui pasokan drone tempur buatan Iran yang digunakan dalam serangan ke wilayah Ukraina.

Dalam keputusan itu, seluruh aktivitas, dukungan finansial, serta afiliasi yang terkait IRGC dinyatakan ilegal di Ukraina. Langkah ini diambil di tengah perang yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia, serta meningkatnya sorotan terhadap peran Iran dalam konflik tersebut.

Pemerintah Ukraina sejak awal menuding Iran terlibat tidak langsung dalam perang melalui pengiriman drone Shahed yang digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur sipil dan militer Ukraina. Sejumlah laporan dari otoritas Ukraina dan sekutu Barat menyebutkan drone tersebut diproduksi di Iran dan pengirimannya melibatkan struktur IRGC.

Selain isu perang Ukraina, IRGC juga kerap menjadi sorotan komunitas internasional terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran serta keterlibatannya dalam berbagai aktivitas militer di Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Penetapan oleh Ukraina ini juga sejalan dengan langkah Uni Eropa yang pada 29 Januari 2026 memutuskan memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris, disertai sanksi pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu yang terkait.

Dalam pidatonya, Zelenskyy menegaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari sikap konsisten Ukraina terhadap aktor yang dianggap terlibat dalam kekerasan lintas negara.

“Semua teroris di dunia pantas mendapatkan perlakuan yang sama,” ujar Zelenskyy, seraya mengaitkan peran IRGC dalam penyebaran ribuan drone Shahed yang menurut Kyiv telah menewaskan warga sipil Ukraina.

Ia juga menyebut penetapan ini sebagai bentuk dukungan Ukraina terhadap rakyat Iran yang menuntut kebebasan, meski tidak merinci langkah lanjutan yang akan diambil pemerintahannya.

Hingga Selasa, (3/2) waktu Indonesia, Teheran belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan IRGC oleh Ukraina. Namun, dalam konteks penetapan serupa oleh Uni Eropa, pemerintah Iran sebelumnya melontarkan kecaman keras.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut keputusan Uni Eropa sebagai “kesalahan strategis besar” dan menuduh negara-negara Barat bersikap hipokrit. Sejumlah pejabat dan mantan komandan IRGC juga memperingatkan adanya “konsekuensi berbahaya” jika tekanan internasional terhadap IRGC terus berlanjut.

Pola respons tersebut dinilai berpotensi diulang terhadap Ukraina, mengingat Kyiv secara terbuka menuding IRGC terlibat dalam agresi Rusia.

Di sisi lain, Rusia juga belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan Ukraina tersebut. Hingga kini, tidak ada pernyataan dari Presiden Vladimir Putin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, maupun Kementerian Luar Negeri Rusia.

Moskwa selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Teheran, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Kerja sama militer kedua negara mencakup penggunaan drone Shahed oleh Rusia dan rencana pengembangan fasilitas produksi drone di wilayah Rusia.

Sebelumnya, Rusia secara terbuka mengkritik penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat pada 2019 dan menyebut langkah serupa oleh negara Barat sebagai bentuk campur tangan politik. Saat Uni Eropa mengumumkan penetapan IRGC pada akhir Januari 2026, Moskwa juga sempat memperingatkan adanya dampak negatif terhadap hubungan dengan Eropa, meski tanpa menyebutkan langkah balasan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan telah menyampaikan keputusan tersebut kepada sejumlah mitra internasional. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha, menurut pernyataan resmi Kyiv, juga telah memberi tahu Israel mengenai penetapan IRGC, dan langkah itu disebut mendapat sambutan positif dari pihak Israel.