Momen simbolis pencairan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba. Momen ini terjadi di luar Kedutaan Besar Kuba di Washington, D.C. | AP PHOTO


Ketika Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 29 Januari 2026, ia tidak hanya menambah satu lapisan sanksi pada Kuba. Ia membuka front baru dalam kebijakan AS terhadap pulau itu dengan cara yang belum pernah dicoba sebelumnya—mengenakan tarif pada negara ketiga yang menjual minyak ke Havana.

Ini bukan embargo biasa. Ini adalah upaya untuk memutus jalur kehidupan ekonomi Kuba dengan menjadikan setiap negara pemasok minyak sebagai target potensial sanksi perdagangan Amerika. 

Dalam konteks krisis energi yang sudah melanda Kuba sejak Venezuela berhenti mengirim pasokan pada awal 2026, langkah ini bisa menjadi pukulan terakhir atau justru mendorong Havana lebih dekat ke Moskow dan Beijing.

Bagaimana mekanisme tarif ini bekerja

Perintah eksekutif yang berlaku sejak 30 Januari pukul 00.01 waktu Eastern menciptakan sistem tarif berjenjang yang melibatkan beberapa kementerian AS. Menteri Perdagangan, dengan berkonsultasi bersama Menteri Luar Negeri, bertanggung jawab melacak dan menentukan apakah suatu negara asing secara langsung atau tidak langsung menjual atau menyediakan minyak (termasuk minyak mentah dan produk petroleum) ke Kuba.

Setelah Menteri Perdagangan membuat temuan, laporannya dikirim ke Menteri Luar Negeri yang kemudian merekomendasikan kepada presiden apakah tarif tambahan perlu dikenakan dan seberapa besar. Trump sendiri yang membuat keputusan akhir.

Yang menarik dari mekanisme ini adalah fleksibilitasnya. Menurut analis perdagangan Pete Mento dari Baker Tilly, struktur ini memberikan administrasi ruang gerak—bukan palu otomatis, melainkan alat diskresi. Perintah ini juga mendefinisikan penjual "tidak langsung" sebagai negara yang dengan sengaja menyediakan minyak ke Kuba melalui perantara atau negara pihak ketiga. 

Ini berarti AS bisa mengenakan tarif tidak hanya pada negara yang secara terbuka mengirim kapal tanker ke pelabuhan Kuba, tetapi juga pada negara yang menggunakan jalur yang lebih tersembunyi.

Apa bedanya dengan embargo 1962

Embargo AS terhadap Kuba dimulai pada 3 Februari 1962 ketika Presiden John F. Kennedy menerbitkan proklamasi melarang semua perdagangan dengan Kuba sebagai respons terhadap aliansi pemerintah Fidel Castro dengan Uni Soviet. Embargo itu melarang perusahaan dan warga Amerika dari melakukan perdagangan dengan Kuba, membekukan aset Kuba di AS, dan menutup akses Kuba ke sistem keuangan Amerika.

Perintah Trump berbeda secara fundamental. Embargo Kennedy bersifat unilateral dengan menargetkan transaksi langsung antara AS dan Kuba. 

Tarif Trump bersifat sekunder yang menargetkan negara ketiga yang berbisnis dengan Kuba. Ini mirip dengan sistem tarif sekunder yang Trump terapkan pada Venezuela tahun lalu.

Embargo 1962 didasarkan pada Trading with the Enemy Act of 1917 dan kemudian diperkuat oleh Cuban Democracy Act of 1992 dan Helms-Burton Act of 1996. Perintah Trump menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), yang memberinya kekuatan untuk menyatakan keadaan darurat nasional tanpa persetujuan Kongres. 

Mahkamah Agung saat ini sedang memutuskan apakah presiden memiliki wewenang untuk menggunakan mekanisme keadaan darurat nasional untuk mengenakan bea pada negara asing.

Perbedaan strategis juga jelas: Embargo Kennedy bertujuan mengisolasi Kuba secara ekonomi dengan memutus perdagangan langsung AS-Kuba, sementara Tarif Trump bertujuan memaksa negara ketiga untuk memutus hubungan dengan Kuba, menjadikan setiap mitra dagang Kuba sebagai target potensial tekanan ekonomi Amerika.

Tuduhan ancaman keamanan nasional

Administrasi Trump mendasarkan perintah ini pada tuduhan bahwa Kuba menjadi tuan rumah bagi operasi militer dan intelijen negara-negara musuh AS. Perintah eksekutif menyatakan bahwa Kuba menyelaraskan dirinya dengan "negara-negara musuh, kelompok teroris transnasional, dan aktor jahat yang merugikan Amerika Serikat," termasuk Rusia, China, Iran, Hamas, dan Hezbollah.

Gedung Putih secara khusus menyebut bahwa "Kuba dengan terang-terangan menjadi tuan rumah bagi musuh-musuh berbahaya Amerika Serikat, mengundang mereka untuk menempatkan kemampuan militer dan intelijen canggih di Kuba yang secara langsung mengancam keamanan nasional Amerika Serikat." 

Dokumen itu juga menyatakan bahwa "Kuba menjadi tuan rumah fasilitas intelijen sinyal terbesar Rusia di luar negeri, yang mencoba mencuri informasi keamanan nasional sensitif dari Amerika Serikat."

Namun, klaim ini mengandung kompleksitas. Fasilitas intelijen sinyal Rusia di Lourdes, dekat Havana, ditutup pada tahun 2002, meskipun ada laporan bahwa Rusia kembali membuka beberapa operasi di Kuba setelah 2014.

Yang lebih kontroversial adalah tuduhan tentang fasilitas intelijen China. Pada Juni 2023, Wall Street Journal melaporkan bahwa China dan Kuba telah mencapai kesepakatan rahasia untuk China membangun fasilitas penyadapan di pulau itu dengan imbalan beberapa miliar dolar. Kedutaan Kuba di Washington menyebut laporan itu "bohong."

Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis laporan pada Desember 2024 yang mengidentifikasi empat lokasi di Kuba yang kemungkinan besar mendukung operasi pengumpulan intelijen China—fasilitas di Bejucal, Wajay, Calabazar, dan El Salao yang diduga memiliki kemampuan untuk mencegat komunikasi satelit, memantau peluncuran roket dari Florida, dan melacak aktivitas militer AS.

Namun, beberapa ahli meragukan klaim ini. Hal Klepak, ahli militer Kuba yang menjadi penasihat bagi menteri luar negeri dan pertahanan Kanada, mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa China telah membayar atau berencana membayar Kuba miliaran dolar untuk fasilitas mata-mata, dan fasilitas-fasilitas yang diidentifikasi dalam laporan CSIS adalah milik Kuba dan telah ada selama bertahun-tahun.

Krisis energi Kuba yang memburuk

Untuk memahami mengapa perintah Trump berpotensi sangat merusak, perlu dipahami konteks krisis energi Kuba saat ini. Kuba mengonsumsi sekitar 100.000 hingga 120.000 barel minyak per hari, tetapi hanya memproduksi sekitar 40.000 hingga 50.000 barel per hari dari ladang minyak domestiknya. Ini berarti Kuba harus mengimpor sekitar 60.000 hingga 70.000 barel per hari—lebih dari separuh kebutuhannya.

Venezuela, yang sebelumnya mengirim antara 27.000 hingga 35.000 barel per hari (sekitar 30 persen dari total konsumsi Kuba), menghentikan semua pasokan sejak awal Januari 2026 setelah penangkapan Nicolás Maduro. Kekosongan ini membuat cadangan minyak Kuba jatuh ke level historis terendah—hanya sekitar 360.000 barel pada awal 2026, setara dengan konsumsi empat hari.

Meksiko telah muncul sebagai pemasok utama, menyumbang sekitar 44 persen dari impor minyak Kuba atau rata-rata 20.000 barel per hari melalui Pemex pada 2025. Namun, setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Marco Rubio ke Mexico City pada September 2025, pengiriman dilaporkan turun menjadi sekitar 7.000 barel per hari. 

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan pada akhir Januari 2026 bahwa Pemex telah setidaknya untuk sementara menghentikan beberapa pengiriman minyak ke Kuba, meskipun ia menyatakan ini adalah "keputusan berdaulat" dan bukan karena tekanan AS.

Rusia masih melanjutkan komitmennya dengan mengirim sekitar 10 persen dari total impor Kuba, termasuk komitmen 1,64 juta ton minyak dan produk petroleum per tahun berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada Juni 2023. Namun, pasokan Rusia tidak cukup untuk menutup defisit besar yang ditinggalkan Venezuela.

Dampak dari krisis minyak ini sangat nyata. Kuba mengalami pemadaman listrik hingga 20 jam per hari di berbagai wilayah. Sistem kelistrikan Kuba sangat bergantung pada hidrokarbon cair, dengan 85 hingga 95 persen pembangkit listrik berasal dari minyak. 

Pembangkit listrik termal yang sudah tua, banyak di antaranya beroperasi selama lebih dari 40 tahun dan sering mengalami kerusakan dan hanya dapat beroperasi jauh di bawah kapasitas karena kekurangan bahan bakar dan korosi.

Ekonom Miguel Alejandro Hayes memperkirakan bahwa pengurangan 30 persen dalam ketersediaan bahan bakar bisa mengakibatkan penurunan 27 persen dalam PDB, kenaikan 60 persen dalam harga pangan, dan kenaikan 75 persen dalam biaya transportasi—skenario yang ia sebut sebagai katastrofe ekonomi dan kemanusiaan sejati, lebih buruk dari Periode Khusus.