Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan (kiri) dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi (kanan) saat mereka bertemu untuk melakukan pembicaraan di Istanbul pada akhir Januari 2026, di tengah meningkatnya ketegangan regional. | ANADOLU AGENCY


Sejumlah negara Timur Tengah menggalang upaya diplomasi untuk mencegah konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran. Turki tampil sebagai mediator utama, sementara negara-negara Teluk dengan tegas menolak memberikan akses wilayah mereka untuk serangan terhadap Teheran.

Upaya itu mulai membuahkan hasil. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengumumkan pada Sabtu (31/1) bahwa kerangka kerja terstruktur untuk negosiasi dengan Washington sedang terbentuk dan bergerak maju—di tengah narasi perang yang ramai di media.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terbang ke Istanbul pada Jumat (30/1) untuk pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan. Ankara kini mengintensifkan perannya sebagai jembatan antara kedua negara.

Turki secara resmi menawarkan diri menjadi mediator antara Teheran dan Washington. Fidan mendesak AS untuk menyelesaikan sengketa dengan Iran satu per satu, bukan lewat kesepakatan menyeluruh yang bisa terlihat merendahkan bagi Teheran.

"Mengingat risiko regional dan global yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut," ujar Fidan, Turki menentang segala bentuk intervensi militer. Dia juga meminta Washington menolak tekanan Israel untuk menyerang Iran.

Pejabat Turki bahkan mengusulkan konferensi video trilateral yang melibatkan Presiden Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman langsung menyampaikan sikap tegas kepada Presiden Pezeshkian lewat panggilan telepon. Riyadh tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorialnya dipakai untuk aksi militer terhadap Iran.

Uni Emirat Arab mengeluarkan pesan serupa, menegaskan tidak akan membiarkan wilayah udara, darat, atau perairannya digunakan dalam aksi militer yang bermusuhan terhadap Iran.

Azerbaijan turut bergabung pada Kamis (29/1). Menteri Luar Negeri Jeyhun Bayramov meyakinkan rekan sejawatnya dari Iran bahwa wilayah Azerbaijan tidak akan pernah dipakai untuk operasi militer terhadap negara tetangganya itu.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengadakan konsultasi intensif dengan pejabat dari Iran, AS, Qatar, Turki, dan Oman. Dia menekankan bahwa solusi militer tidak layak dan menyerukan peningkatan upaya de-eskalasi.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani melakukan perjalanan ke Teheran pada Sabtu untuk bertemu Larijani dan membahas berbagai inisiatif yang bertujuan mengurangi sengketa regional.

Meski momentum diplomatik terus berlanjut, hambatan besar masih menghadang. Araghchi mengatakan Iran siap untuk pembicaraan yang adil dan setara dengan Washington, tapi bukan di bawah bayangan ancaman. Kemampuan rudal dan pertahanan Teheran, tegasnya, tidak akan pernah jadi bahan negosiasi.

Presiden Trump mengatakan pada Jumat bahwa dia telah memberikan tenggat waktu kepada Iran untuk mencapai kesepakatan, tanpa menyebutkan kapan tenggat waktu itu berakhir.

"Hanya mereka yang tahu pasti," katanya kepada wartawan.

Washington menuntut agar setiap kesepakatan mencakup larangan pengayaan uranium, penghapusan material yang telah diperkaya dari Iran, pembatasan rudal jarak jauh, dan pengurangan dukungan untuk sekutu regional. Kondisi-kondisi ini berulang kali ditolak Teheran.

Saat ini, pejabat Israel telah menempatkan institusi keamanan mereka dalam kesiagaan tinggi, mengantisipasi pembalasan signifikan dari Iran terhadap target-target Israel jika terjadi serangan AS bahkan yang terbatas sekalipun.