Presiden AS Donald Trump menunjukkan dokumen 'Board of Peace' atau Dewan Perdamaian Gaza yang ditandatanganinya di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). | XINHUA

Presiden Donald Trump mengumumkan negara-negara anggota Board of Peace telah menjanjikan lebih dari US$5 miliar untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza. Komitmen pendanaan itu akan diumumkan resmi dalam pertemuan perdana dewan pada 19 Februari di Washington.

Menurut Trump, forum tersebut juga akan mengonfirmasi kesiapan negara peserta mengirim ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Gaza yang rusak akibat perang.

"Board of Peace akan terbukti menjadi Badan Internasional paling berpengaruh dalam Sejarah," tulis Trump di akun Truth Social miliknya pada Minggu. 

Ia menyebut akan menjabat sebagai ketua dewan tersebut. Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Donald J. Trump Institute of Peace, fasilitas yang dinamai ulang oleh Departemen Luar Negeri pada Desember lalu.

Pasukan internasional mulai terbentuk

Pembentukan pasukan stabilisasi menjadi salah satu agenda utama pertemuan itu.

Indonesia disebut sebagai negara pertama yang akan mengirim pasukan ke Gaza dalam kerangka misi tersebut. The Jerusalem Post melaporkan Indonesia akan mengirim 1.000 tentara mulai April. Jumlah itu diperkirakan bertambah hingga sekitar 8.000 personel pada Juni.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengonfirmasi pelatihan bagi calon pasukan penjaga perdamaian telah dimulai. Namun Kementerian Luar Negeri menegaskan keterlibatan Indonesia, jika terealisasi, akan bersifat kemanusiaan. Peran pasukan difokuskan pada perlindungan warga sipil, layanan medis, serta dukungan rekonstruksi.

Selain Indonesia, Maroko, Albania, dan Yunani dilaporkan menyatakan kesediaan bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional. Jadwal penempatan masih dibahas lebih lanjut.

Maroko berpotensi menjadi negara Arab pertama yang terlibat. Negara itu menjalin hubungan pertahanan dengan Israel sejak penandatanganan Abraham Accords pada 2020.

Kritik legitimasi dewan

Inisiatif ini didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada November 2025. Namun sejumlah pejabat Eropa mempertanyakan arah dan mandat dewan tersebut.

Dalam Konferensi Keamanan Munich pekan lalu, Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menilai dewan tersebut telah menyimpang dari mandat awal.

Ia menyebut Trump menggunakan forum itu sebagai "kendaraan pribadi" yang tidak memiliki akuntabilitas terhadap Palestina maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Resolusi Dewan Keamanan PBB membentuk Dewan Perdamaian untuk Gaza, namun resolusi tersebut menetapkan kerangka waktu hingga 2027, mencakup ketentuan untuk masukan Palestina, dan secara eksplisit merujuk pada Gaza," ujar Kallas. "Statuta Dewan Perdamaian tidak merujuk pada hal-hal tersebut sama sekali."

Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, juga mengkritik tidak dilibatkannya negara-negara Eropa dalam struktur dewan, padahal Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina.

Analis di Institute for National Security Studies Israel yang dikutip Times of Israel menilai piagam dewan memperluas mandat menjadi mekanisme global untuk penyelesaian konflik di luar kerangka PBB. Langkah itu, menurut mereka, memicu pertanyaan mengenai posisi lembaga-lembaga multilateral yang sudah ada.

Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, dijadwalkan menghadiri pertemuan 19 Februari di Washington. Prancis, Jerman, Polandia, dan Italia dilaporkan memilih tidak bergabung dalam dewan tersebut.