Presiden Donald Trump menyampaikan pidato selama Acara Transformasi Kesehatan Pedesaan di Ruang Timur Gedung Putih, Jumat, 16 Januari 2026. | WHITE HOUSE/JOYCE N. BOGHOSIAN

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua perintah eksekutif pada Jumat (waktu setempat) yang mengubah arah kebijakan perdagangan AS. Kebijakan itu mencabut tarif tambahan terhadap India setelah New Delhi berkomitmen menghentikan impor minyak Rusia, sekaligus membuka jalan pengenaan bea masuk terhadap negara-negara yang tetap berbisnis dengan Iran.

Langkah tersebut menegaskan penggunaan tarif sebagai instrumen tekanan dan negosiasi dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Trump, dengan dampak yang menjangkau kawasan Indo-Pasifik hingga Timur Tengah.

Gedung Putih menyatakan perintah eksekutif yang mencabut tarif tambahan 25% atas produk India mulai berlaku pada Sabtu pukul 12.01 pagi Waktu Bagian Timur. Tarif itu sebelumnya diberlakukan pada 27 Agustus 2025 sebagai respons atas pembelian minyak Rusia oleh India.

Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menjelaskan alasan pencabutan tarif dilakukan setelah adanya komitmen konkret dari New Delhi. 

“India telah berkomitmen untuk menghentikan impor minyak Federasi Rusia baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menyatakan akan membeli produk energi Amerika Serikat, serta berkomitmen pada kerangka kerja dengan AS untuk memperluas kerja sama pertahanan selama 10 tahun ke depan,” kata Trump.

Kebijakan ini menyusul pengumuman Trump awal pekan ini mengenai kesepakatan perdagangan yang lebih luas dengan India. Kesepakatan tersebut menurunkan tarif efektif atas barang-barang India dari 50% menjadi 18%.

Gedung Putih dalam pernyataan bersama menyebut India berencana membeli produk-produk AS senilai US$500 miliar dalam lima tahun ke depan. Pembelian itu mencakup energi, pesawat terbang dan suku cadang, produk teknologi, serta batubara kokas.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut kesepakatan tersebut melalui unggahan di platform X. 

“Sangat gembira bahwa produk-produk Made in India sekarang akan mendapatkan tarif yang lebih rendah sebesar 18%. Terima kasih besar kepada Presiden Trump atas nama 1,4 miliar rakyat India,” tulis Modi.

Trump sasar mitra dagang Iran

Beberapa jam setelah kebijakan terkait India diumumkan, Trump menandatangani perintah eksekutif terpisah yang menetapkan kerangka kerja tarif bagi negara-negara yang berdagang dengan Iran. Perintah ini juga mulai berlaku pada Sabtu.

Dokumen tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengenakan tarif tambahan atas barang impor dari negara mana pun yang secara langsung maupun tidak langsung membeli atau memperoleh barang dan jasa dari Iran. Menteri Luar Negeri Marco Rubio ditugaskan menentukan besaran tarif, dengan batas maksimal yang disebutkan mencapai 25%.

Angka tersebut sebelumnya telah disinggung Trump saat mengumumkan rencana kebijakan ini melalui platform Truth Social pada pertengahan Januari.

Sejumlah negara diperkirakan berpotensi terdampak, termasuk Tiongkok yang disebut membeli sekitar 80% ekspor minyak Iran. Negara lain yang masuk dalam daftar perhatian AS antara lain Rusia, Jerman, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Lembar fakta Gedung Putih menyebut kebijakan ini ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas berbagai isu, termasuk pengembangan kemampuan nuklir, dukungan terhadap kelompok terorisme, program rudal balistik, serta aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas kawasan.

Pembicaraan berlanjut di Oman

Penerbitan kerangka tarif terhadap Iran berlangsung di tengah jalur diplomasi yang masih berjalan. Pejabat AS dan Iran menggelar pembicaraan di Oman pada Jumat. Trump menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “sangat baik” dan mengatakan Iran tampak ingin mencapai kesepakatan.

Putaran perundingan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan.

Perintah eksekutif itu juga memuat klausul yang memungkinkan penyesuaian kebijakan, termasuk jika terjadi pembalasan atau apabila Iran dan negara-negara terkait mengambil langkah yang dianggap signifikan untuk mengatasi keadaan darurat nasional dan menyelaraskan diri dengan AS. Bahasa tersebut membuka ruang penggunaan tarif sebagai alat tawar dalam perundingan nuklir yang masih berlangsung, bukan semata langkah penegakan langsung.