Kendaraan militer China yang membawa rudal balistik DF-41 saat parade peringatan 70 tahun berdirinya China Komunis di Beijing, Selasa, 1 Oktober 2019. | AP PHOTO


Amerika Serikat menuduh China telah melakukan uji coba ledakan nuklir secara rahasia pada 2020. Tuduhan itu disampaikan di forum internasional sehari setelah berakhirnya perjanjian New START, yang selama lebih dari satu dekade membatasi persenjataan nuklir strategis AS dan Rusia.

Tuduhan tersebut dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno, saat berbicara dalam Conference on Disarmament di Jenewa pada Jumat. Menurutnya, Washington memiliki informasi bahwa Beijing melakukan uji coba dengan daya ledak ratusan ton pada 22 Juni 2020.

Isu ini muncul di tengah kekosongan kerangka pengendalian senjata nuklir global. Berakhirnya New START menandai untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun dua negara dengan arsenal nuklir terbesar di dunia beroperasi tanpa pembatasan yang mengikat secara hukum. Dalam situasi tersebut, pemerintahan AS mendorong pembentukan kerangka pengendalian senjata baru yang bersifat multilateral.

Mengutip NBC News, Di hadapan para delegasi, DiNanno menyatakan bahwa China tidak hanya melakukan satu uji coba, tetapi juga menyiapkan pengujian dengan hasil ledakan yang telah ditentukan. 

“Saya dapat mengungkapkan bahwa pemerintah AS mengetahui bahwa Tiongkok telah melakukan uji coba ledakan nuklir, termasuk persiapan untuk pengujian dengan hasil ledakan yang ditentukan dalam ratusan ton,” kata DiNanno.

Ia menuding militer China berupaya menyembunyikan aktivitas tersebut dengan teknik yang dikenal sebagai decoupling, yakni metode untuk mengaburkan sinyal seismik agar sulit terdeteksi sistem pemantauan internasional. Menurut DiNanno, langkah itu dilakukan karena Beijing menyadari pengujian tersebut melanggar komitmen penghentian uji coba nuklir.

Namun, klaim AS dibantah oleh Organisasi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif. Sekretaris Eksekutif CTBTO, Robert Floyd, mengatakan sistem pemantauan global lembaganya tidak menemukan indikasi adanya uji coba nuklir pada waktu yang disebutkan.

“Sistem Pemantauan Internasional CTBTO tidak mendeteksi kejadian apa pun yang sesuai dengan karakteristik ledakan uji coba senjata nuklir pada waktu itu. Analisis lebih detail yang dilakukan setelahnya tidak mengubah kesimpulan tersebut,” ujar Floyd.

Penolakan juga datang dari Beijing. Duta Besar China untuk forum tersebut, Shen Jian, menyebut tuduhan AS sebagai narasi palsu dan tidak berdasar. Ia menegaskan China tetap mematuhi komitmennya untuk menghentikan uji coba nuklir.

“Kami mematuhi komitmen kami untuk menghentikan uji coba nuklir,” kata Shen seperti dikutip dari Business Insider, seraya menuduh Washington membesar-besarkan isu ekspansi persenjataan nuklir China untuk membenarkan apa yang ia sebut sebagai hegemoni nuklir.

Di sisi lain, juru bicara Kedutaan Besar China di AS mengatakan kepada Business Insider bahwa Beijing berpegang pada kebijakan pertahanan diri dalam doktrin nuklirnya. Menurutnya, China berkomitmen pada pembangunan damai, menerapkan kebijakan no first use, serta mempertahankan strategi nuklir defensif.

Tuduhan uji coba nuklir ini mengemuka seiring dorongan AS untuk membentuk perjanjian pengendalian senjata baru yang melibatkan lebih dari dua negara. DiNanno menilai kesepakatan bilateral tidak lagi memadai dalam menghadapi lanskap keamanan global saat ini.

“Saat ini, Amerika Serikat menghadapi ancaman dari berbagai kekuatan nuklir. Sebuah perjanjian bilateral dengan hanya satu kekuatan nuklir sama sekali tidak memadai di tahun 2026 dan seterusnya,” ujar DiNanno.

China menolak terlibat dalam pembicaraan multilateral tersebut. Shen beralasan kemampuan nuklir Beijing tidak sebanding dengan AS atau Rusia. Ia juga menyatakan penyesalan atas berakhirnya New START dan mendorong AS untuk menerima tawaran Moskwa guna mempertahankan batasan-batasan perjanjian tersebut.

Baik AS maupun China telah menandatangani Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty pada 1996, tetapi belum meratifikasinya. Rusia sempat meratifikasi perjanjian itu, sebelum menarik ratifikasinya pada 2023. Sementara itu, pejabat AS memproyeksikan jumlah hulu ledak nuklir China akan melampaui 1.000 unit pada 2030.