Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, Republik Rakyat China, Jumat (8/11/2024). | BPMI SETPRES


Tidak banyak pemimpin dunia yang membuka masa jabatannya dengan kecepatan diplomatik seperti yang ditunjukkan Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu setahun sejak dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada Oktober 2024, mantan jenderal berusia 74 tahun itu telah melakukan lebih dari 40 kunjungan resmi ke lebih dari 20 negara, menghadiri sembilan KTT internasional, dan bertemu dengan hampir setiap pemimpin besar dunia—dari Xi Jinping di Beijing hingga para pemimpin Eropa di Davos. 

Jumlah itu jauh melampaui dua pendahulunya: Joko Widodo yang melakukan 16 kunjungan kenegaraan, dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan 10 perjalanan luar negeri, masing-masing pada tahun pertama mereka menjabat.

Yang membuat gambaran ini menjadi kompleks bukan sekadar frekuensinya, melainkan arahnya. Indonesia merapat ke negara-negara BRICS seperti China, India, dan Brasil, sekaligus mempererat hubungan militer dengan anggota NATO dan mitra seperti Korea Selatan dan Australia. 

Hubungan dengan Moskwa dipererat di tengah isolasi internasional terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina. Prabowo juga mengisyaratkan kesediaan untuk mengakui Israel—sebuah pergeseran signifikan dari sikap para pemimpin Indonesia sebelumnya—dan bergabung dalam Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat.

Apakah ini cerminan dari visi strategis yang koheren, atau langkah-langkah yang melompat terlalu jauh dari fondasi yang ada? Pertanyaan inilah yang kini diperdebatkan para pengamat kebijakan luar negeri Indonesia.

Prinsip yang dijadikan kompas dalam seluruh gerak diplomatik Prabowo dirumuskan dalam satu kalimat pendek: "one thousand friends are not enough, one enemy is too many" seribu teman masih kurang, satu musuh terlalu banyak. Kalimat ini bukan sekadar slogan. Ia mencerminkan pendekatan yang secara struktural berbeda dari diplomasi Indonesia era sebelumnya, yang lebih banyak bertumpu pada inisiatif kawasan dan multilateralisme terukur.

Di atas kertas, ambisi semacam ini memiliki bahan bakar yang kuat. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan anggota forum global utama seperti G20 dan APEC. 

Posisi-posisi ini turut menjelaskan mengapa Indonesia kerap diundang menghadiri KTT Liga Arab dan G7 meski bukan anggotanya—sebuah daya tarik yang membuat banyak pihak berlomba memperebutkan perhatian Jakarta.

Dalam konteks yang lebih luas, ada ruang yang sedang terbuka. Dunia saat ini tengah mengalami fragmentasi—proteksionisme Amerika Serikat meningkat, rivalitas Washington-Beijing mengeras, dan konflik di Eropa serta Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. 

Di tengah kondisi tersebut, negara-negara yang tidak terikat aliansi ketat memiliki peluang untuk berperan sebagai jembatan atau mediator. 

"Prabowo saat ini sedang memposisikan diri sebagai negara kekuatan menengah yang mumpuni, yang siap terlibat langsung dengan negara-negara adidaya," kata Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran.

Middle power—adalah istilah yang kerap disebut dalam diskusi ini. Konsep ini merujuk pada negara yang tidak tergolong adidaya, tetapi mampu melampaui kapasitasnya melalui diplomasi aktif dan kredibilitas di lembaga multilateral. 

Australia dan Norwegia sering dijadikan contoh. Australia membangun pengaruhnya di Indo-Pasifik, sementara Norwegia menjadi mediator yang disegani dalam berbagai konflik internasional. 

Indonesia, dengan sejarah panjangnya sebagai salah satu pendiri ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerja Sama Islam, serta sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika 1955, secara historis sudah memiliki atribut dasar untuk peran ini.

Para pakar menambahkan, Prabowo membawa dimensi personal yang selama ini tidak dimiliki setiap presiden Indonesia—kepercayaan diri untuk berdiri di panggung yang sama dengan para pemimpin dunia, sekaligus ketertarikan yang tulus pada geopolitik. 

Rezasyah menyebut perbandingan dengan Soekarno, bapak pendiri Indonesia yang berhasil menjadikan negara ini corong utama di antara negara-negara berkembang. "Prabowo mungkin terinspirasi untuk meneladani capaian Soekarno, yakni mengubah Indonesia menjadi bangsa yang kaya gagasan, kredibilitas, dan jaringan."

Pernyataan kontroversial

Namun di balik ambisi itu, sejumlah pertanyaan serius mengemuka—bukan soal tujuannya, melainkan soal bagaimana perjalanan itu dikelola.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menemui Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RTT) Xi Jinping di Great Hall of The House, Beijing, China, Sabtu (09/11/2024). | BPMI SETPRES

Salah satu yang paling disorot adalah pernyataan Prabowo usai bertemu Presiden China Xi Jinping pada November 2024. Ia menyatakan bahwa Indonesia dan China sepakat mengembangkan ekonomi maritim secara bersama di wilayah dengan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. 

Indonesia memang tidak mengklaim wilayah mana pun di sana, namun klaim sepihak China melalui "sembilan garis putus-putus" telah tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. 

"Persetujuan Indonesia terhadap proposal pengembangan bersama dari China telah melucuti posisi diplomatik yang telah dipertahankan selama lebih dari 20 tahun," kata Yohanes Sulaiman, lektor kepala di Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat. 

Ia mencatat bahwa presiden sebelumnya SBY maupun Jokowi secara tegas menolak gagasan serupa karena menerimanya dianggap sama saja dengan mengakui klaim teritorial China.

Pernyataan lain yang memicu perdebatan muncul di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September, ketika Prabowo berjanji akan mengakui Israel jika negara tersebut juga mengakui kemerdekaan Palestina. 

Ia juga menyatakan komunitas internasional harus "mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel"—sebuah penekanan yang berbeda dari para pemimpin Indonesia sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. 

Tak lama kemudian, Prabowo menerima undangan AS untuk bergabung dalam Board of Peace, sebuah lembaga yang awalnya dibentuk untuk memastikan rekonstruksi pascakonflik di Gaza berjalan efektif. 

Trump dilaporkan mengundang sekitar 60 negara, dengan lebih dari 25 negara menerima undangan tersebut. Prancis, Norwegia, dan Swedia menolak, sementara India, China, Singapura, dan Rusia masih mempertimbangkan sikap mereka.

Pada 3 Februari, Prabowo mengadakan pertemuan dengan lebih dari 40 pemimpin dan perwakilan organisasi Islam untuk menjelaskan keputusannya. Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia dapat menarik diri dari Board of Peace jika tujuan seperti kemajuan kemerdekaan Palestina tidak tercapai. 

Pada 9 Februari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Prabowo menerima undangan untuk menghadiri pertemuan perdana para pemimpin Dewan Keamanan di AS.

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2/2026). | AFP/CHIP SOMODEVILLA

KTT itu berlangsung di Washington DC pada Februari 2026, dihadiri 27 perwakilan negara anggota tetap yang menandai dimulainya operasional BoP sebagai badan internasional baru. 

Indonesia pulang dengan sejumlah hasil konkret: kepercayaan untuk menjabat wakil komandan dalam International Stabilization Force (ISF), pasukan stabilitas internasional yang dibentuk di bawah kerangka BoP, sekaligus komitmen mengirimkan lebih dari 8.000 personel pasukan perdamaian untuk membantu stabilisasi di Gaza. 

Indonesia juga memberikan dukungan terhadap 20 poin gagasan perdamaian yang diajukan dalam kerangka BoP. Prabowo menegaskan partisipasi Indonesia bukan pengalihan arah, melainkan bentuk konsistensi untuk mewujudkan solusi yang adil bagi rakyat Palestina. 

Dalam pertemuan itu pula, Presiden AS Donald Trump secara langsung mengapresiasi peran aktif Indonesia dalam upaya stabilitas dunia.

Namun di sisi lain, kecenderungan Indonesia untuk tidak secara eksplisit menyebut negara tertentu termasuk saat menyuarakan keprihatinan atas tindakan AS terkait Venezuela dan Greenland dapat memperkuat kredibilitas sebagai mediator potensial. 

Hikmahanto Juwana, profesor hukum internasional di Universitas Indonesia, menegaskan hal itu dengan catatan penting bahwa "spontanitas tidak dapat diterima"—merujuk pada kecenderungan Prabowo melontarkan pernyataan di luar kerangka konsultasi diplomatik yang lazim.

Peran ASEAN menyusut

Di sisi lain, ada kekhawatiran yang bersifat lebih struktural. Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, menunjukkan bahwa semakin jauh Prabowo menatap ke luar kawasan, semakin banyak ruang yang ditinggalkan di Asia Tenggara.

PM Malaysia Anwar Ibrahim (tengah), PM Kamboja Hun Manet (kiri), dan Pelaksana Tugas PM Thailand Phumtham Wechayachai (kanan) berfoto bersama setelah konferensi pers usai perundingan antara Thailand dan Kamboja di Putrajaya, Malaysia, pada Senin (28/7). | AFP/MOHID RASFAN

Ketika Indonesia berfokus ke panggung global, Malaysia justru mengambil peran lebih menonjol dalam upaya menangani perang saudara di Myanmar dan ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja. 

Sebagai ketua ASEAN tahun lalu, Malaysia mengirim perwakilan, termasuk menteri luar negerinya, ke Myanmar untuk berdialog dengan pemerintahan junta terkait pemilu dan kemungkinan rencana perdamaian. Malaysia juga membantu memediasi gencatan senjata yang sempat terjadi antara Thailand dan Kamboja pada Juli tahun lalu.

Indonesia sendiri pernah memainkan peran ini. Saat menjabat ketua ASEAN pada 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong dialog dan penghentian kekerasan di Myanmar hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024. 

Dinamika ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan kawasan bukan sesuatu yang otomatis dipertahankan—ia membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. 

"Saya yakin jika Indonesia menunjukkan kepemimpinannya sebagai kekuatan kawasan, negara-negara besar akan memandang Indonesia jauh lebih serius dibandingkan saat ini," kata Made.

Kapasitas diplomasi terbatas

Pertanyaan lain yang mengemuka menyangkut kemampuan kelembagaan untuk menopang ambisi tersebut.

Dengan lebih dari 40 kunjungan resmi, Prabowo kemungkinan menjadi salah satu kepala negara yang paling sering bepergian di dunia pada 2025 bahkan melampaui beberapa pemimpin negara adidaya sekalipun. 

Sebagai perbandingan, Presiden AS Donald Trump hanya mengunjungi 14 negara tahun lalu, dengan banyak tugas luar negeri dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang mengunjungi 28 negara pada 2025. 

Presiden China Xi Jinping melakukan delapan perjalanan luar negeri, sedangkan Perdana Menteri Li Qiang melakukan 12 kunjungan internasional.

Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan di Lancaster House, London, Inggris, Kamis (21/11/2024). ` BPMI SETPRES

Gaya Prabowo yang sangat terlibat langsung ini menciptakan ketegangan tersendiri pada lapis di bawahnya. Kunjungan-kunjungan itu menghasilkan komitmen investasi dengan total nilai lebih dari US$112 miliar, menurut catatan mantan duta besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandi dalam tulisan opini di harian Kompas pada 21 Oktober. 

Namun Yuddy, yang juga profesor ilmu politik di Universitas Nasional, menegaskan bahwa presiden tetap membutuhkan diplomat berpengalaman untuk mengubah komitmen tersebut menjadi realisasi.

Kritik serupa datang dari mantan duta besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, yang menggambarkan Kementerian Luar Negeri seperti mobil Ferrari yang hanya bisa tampil maksimal jika dikendarai pengemudi yang piawai dan fokus—sebuah sindiran terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono, yang dinilai lebih menonjol sebagai sekretaris jenderal partai Gerindra daripada sebagai pimpinan korps diplomat. 

Menanggapi kritik-kritik ini, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan kementerian menghargai masukan yang konstruktif dan meyakini beragam pandangan dapat memperluas perspektif.

Tekanan di dalam negeri

Ketegangan antara ambisi global dan kondisi dalam negeri menjadi salah satu isu yang paling sering disorot.

Pada September, Prabowo berangkat ke Beijing untuk menghadiri peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II—setelah sempat membatalkan kunjungan tersebut—di saat Indonesia masih menghadapi gelombang protes dan kerusuhan antipemerintah. 

Momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Selasa (9/12/2025). | LAILY RACHEV - BPMI SETPRES

Pada Desember, kunjungan ke Islamabad dan Moskwa menuai kritik karena dilakukan saat Indonesia masih berjuang memulihkan diri dari banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. 

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menyatakan kedua perjalanan itu dilakukan setelah Prabowo memastikan kondisi di dalam negeri membaik, dan bahwa presiden sempat meninjau lokasi terdampak dalam perjalanan kembali ke Jakarta.

Namun demikian, sejumlah analis tetap menilai presiden seharusnya tidak meninggalkan negara dalam kedua situasi tersebut. 

"Bagaimana mungkin presiden Indonesia meninggalkan negara ketika bencana sedang terjadi dan proses pemulihan belum sepenuhnya selesai?" kata Kunto Adi Wibowo, direktur eksekutif lembaga riset politik KedaiKOPI. "Ini harus menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintahan Prabowo."

Pada Oktober, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di kisaran 77 hingga 83% berdasarkan survei sejumlah lembaga riset menjelang satu tahun masa jabatannya. Angka itu terlihat solid, namun para ekonom memperingatkan tekanan yang semakin nyata. 

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects yang dirilis 16 Desember mencatat upah riil terus menunjukkan tren penurunan sejak 2018. Meskipun lapangan kerja meningkat 1,3% antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025, sebagian besar penambahan terjadi di sektor dengan upah rendah dan tren tersebut telah menekan konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54% dari PDB Indonesia senilai US$1,44 triliun. Di saat yang sama, tarif yang diberlakukan Trump diperkirakan akan menekan sektor komoditas dan manufaktur Indonesia lebih jauh.

"Masyarakat khawatir terhadap kondisi ekonomi. Mereka memikirkan masa depan keluarga, situasi keuangan, dan mata pencaharian. Itulah yang paling penting bagi mereka," kata Hendri Satrio, dosen komunikasi politik di Universitas Paramadina. 

Dengan kata lain, diplomasi yang intensif hanya akan mendapat dukungan publik yang berkelanjutan jika mampu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi nyata khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja.

Ujian kepercayaan

Pada akhirnya, para pakar tampaknya sepakat bahwa Prabowo telah berhasil melakukan satu hal yang tidak mudah, yakni menempatkan Indonesia di hampir semua meja penting dalam waktu singkat. Namun dalam konteks yang lebih luas, kehadiran di meja belum dengan sendirinya berarti pengaruh.

Rezasyah dari Universitas Padjadjaran merumuskannya dengan cukup tajam. 

"Prabowo telah membuktikan bahwa ia bisa berteman dengan siapa saja. Namun tantangan terbesar adalah menunjukkan bahwa Indonesia dapat dipercaya dan diandalkan, dan itu membutuhkan konsistensi, kompetensi, serta kekuatan institusi."

Hal ini mengindikasikan bahwa ambisi besar memerlukan fondasi yang sepadan—kabinet yang dapat diandalkan ketika presiden berada di luar negeri, menteri luar negeri yang mampu menerjemahkan komitmen menjadi perjanjian nyata, dan penasihat yang memastikan setiap pernyataan presiden tidak menyimpang dari posisi yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Di tengah rivalitas kekuatan besar dan melemahnya multilateralisme, bahkan negara kekuatan menengah yang sudah mapan pun menghadapi tekanan yang semakin berat untuk tetap relevan. 

Di balik semua perjalanan dan pertemuan itu, ada pertanyaan yang lebih fundamental yang belum terjawab dengan jelas, bukan soal apakah Prabowo ingin Indonesia dihormati di panggung internasional, melainkan apakah semua langkah itu sudah cukup terkoordinasi untuk menghasilkan pengaruh yang nyata dan berkelanjutan. (CNA)

(Hdh)