Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berbicara selama pertemuan di Teheran, Iran, 17 Februari 2026. | WEST ASIA NEWS AGENCY


Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menggunakan kasus mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein untuk mengkritik peradaban Barat dan demokrasi liberal, di tengah berlangsungnya negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat di Jenewa.

Dalam serangkaian unggahan media sosial pada Selasa (17/2), Khamenei menyebut pulau pribadi Epstein sebagai “pulau korupsi” yang menurutnya mencerminkan “hasil akhir” sistem Barat. Pernyataan itu muncul saat hubungan Teheran dan Washington kembali diuji oleh pembicaraan nuklir serta meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran.

Komentar Khamenei disampaikan ketika delegasi Iran dan Amerika Serikat melanjutkan putaran kedua negosiasi mengenai program nuklir Iran. Pemerintah AS menuntut penghentian pengayaan uranium serta pembatasan program rudal balistik Iran, tuntutan yang ditolak Teheran.

Dalam pernyataannya, Khamenei mengaitkan kasus Epstein dengan kritik ideologis terhadap Barat. “Segala yang pernah kita dengar tentang kerusakan moral mereka adalah satu hal; namun urusan pulau yang penuh kebejatan moral itu adalah hal yang sama sekali berbeda,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kejahatan yang dituduhkan dalam kasus tersebut merupakan indikasi dari apa itu peradaban Barat dan demokrasi liberal. Khamenei juga mengisyaratkan akan muncul lebih banyak pengungkapan di masa depan. “Pulau kerusakan moral ini hanyalah satu contoh. Masih banyak lagi yang lainnya,” katanya.

Pernyataan tersebut bertepatan dengan meningkatnya ketegangan regional. Khamenei memperingatkan bahwa kapal perang AS yang ditempatkan di Teluk “bisa ditenggelamkan” jika konflik meningkat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kedua pihak telah menyepakati prinsip-prinsip panduan dalam pembicaraan di Jenewa, namun mengakui kesepakatan final belum akan tercapai dalam waktu dekat.

Berkas Epstein 

berkas Jeffrey Epstein atau yang dikenal sebagai Epstein Files. | AFP

Komentar Khamenei muncul setelah panel pakar independen yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa pelanggaran yang terungkap dalam berkas Epstein yang baru dirilis “mungkin secara wajar memenuhi ambang batas hukum kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Panel tersebut menyerukan penyelidikan independen mengenai bagaimana kejahatan itu dapat berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan jaringan lintas negara.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebelumnya merilis lebih dari tiga juta dokumen terkait Epstein berdasarkan undang-undang yang disahkan Kongres pada November 2025. Sejumlah anggota parlemen AS mengkritik penyuntingan besar dalam dokumen tersebut yang dinilai melindungi tokoh berpengaruh.

Kritik terhadap Iran

Di saat yang sama, pemerintah Iran menghadapi kecaman internasional atas respons keras terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang dimulai pada akhir Desember 2025.

Menurut Human Rights Activists News Agency, sedikitnya 7.015 kematian telah dikonfirmasi selama demonstrasi, sementara lebih dari 11.000 kasus kematian lainnya masih dalam peninjauan. Pelapor Khusus PBB untuk Iran memperkirakan jumlah korban tewas dapat mencapai 20.000 orang.

Protes yang awalnya dipicu persoalan ekonomi berkembang menjadi gerakan luas menentang Republik Islam, dengan isu hak-hak perempuan menjadi tuntutan utama demonstran. Otoritas Iran dilaporkan merespons dengan pemadaman internet, penggunaan amunisi tajam, serta penangkapan massal.