Bendera KTT ASEAN di Suntec Convention Centre, Singapura, 11 November 2018. | EDGAR SU/REUTERS


Thailand menyatakan akan berperan sebagai penghubung bagi Myanmar untuk kembali terlibat dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hampir lima tahun setelah kudeta militer 2021 yang memicu konflik internal berkepanjangan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe di Phuket. Pertemuan tersebut merupakan dialog tingkat tinggi pertama sejak partai Union Solidarity and Development Party yang didukung militer mengklaim kemenangan dalam pemilu Januari, yaitu pemungutan suara yang dikecam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia sebagai tidak sah.

Sihasak mengatakan Bangkok ingin mengambil peran aktif dalam membuka kembali komunikasi antara Myanmar dan blok regional tersebut.

"Thailand bercita-cita untuk menjadi jembatan guna menghubungkan kembali Myanmar dengan ASEAN," katanya kepada wartawan.

Ia menambahkan Thailand siap memainkan peran lebih besar dalam memfasilitasi proses tersebut.

Syarat keterlibatan kembali


Menteri Tetap Myanmar untuk urusan luar negeri Hau Khan Sum, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung berjalan bersama selama Retret FM ASEAN di Cebu, Filipina pada 29 Januari.

Menurut Sihasak, keterlibatan Myanmar harus sejalan dengan Konsensus Lima Poin ASEAN yang disepakati April 2021 setelah kudeta militer. Inisiatif itu menyerukan penghentian kekerasan, dialog antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, dan bantuan kemanusiaan.

"Myanmar juga perlu membantu Thailand dengan mengatasi kekhawatiran ASEAN, seperti memulai proses dialog, yang merupakan langkah positif; meminimalkan kekerasan; dan menahan diri dari serangan terhadap warga sipil," ujarnya.

Ia menegaskan Bangkok tidak mengakui legitimasi pemilu terbaru, namun tetap ingin membuka jalur komunikasi.

"Kami tidak mengatakan kami telah menerima pemilu tersebut, tetapi kenyataannya adalah pemilu telah terjadi, jadi kami akan membantu dengan menjadi jembatan. Tetapi agar kami dapat membantu mereka, mereka harus membantu kami," katanya menjelang pertemuan.

Than Swe tidak menyampaikan pernyataan publik setelah pembicaraan.

Hampir lima tahun terisolasi

Sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil, ASEAN membatasi kehadiran pemimpin militer Myanmar dalam pertemuan puncak utama. Junta militer dinilai belum melaksanakan Konsensus Lima Poin secara signifikan.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, saat memberikan pengarahan kepada wartawan di Markas Besar PBB. | UN NEWS

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews sebelumnya menyebut pemilu Januari sebagai "sandiwara yang didalangi junta".  Kepala HAM PBB Volker Turk juga menggambarkannya sebagai "acara yang dipentaskan dan diatur oleh militer", merujuk pada pengecualian kandidat oposisi dan sejumlah kelompok etnis.

Thailand memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Myanmar karena berbagi perbatasan sepanjang sekitar 2.400 kilometer—terpanjang bagi Myanmar dengan negara mana pun. Pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Cebu bulan lalu, Sihasak menyatakan Konsensus Lima Poin belum berjalan, namun tetap harus menjadi dasar dialog dan rekonsiliasi regional.