Presiden Donald Trump berpartisipasi dalam upacara Pengumuman dan Penandatanganan Piagam Perdamaian Dewan Perdamaian selama Forum Ekonomi Dunia, Kamis, 22 Januari 2026, di Pusat Kongres Davos di Davos, Swiss. | DANIEL TOROK/WHITE HOUSE


Rencana pembangunan pangkalan militer besar di Gaza selatan mencuat setelah The Guardian melaporkan dokumen kontrak yang diduga terkait dengan inisiatif Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fasilitas itu disebut dirancang sebagai markas bagi pasukan penjaga perdamaian multinasional di tengah upaya rekonstruksi wilayah Gaza pascaperang.

Menurut laporan tersebut, kompleks itu akan memiliki luas sekitar 350 hektar yang diproyeksikan menampung hingga 5.000 tentara. Pangkalan itu akan menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF), misi penjaga perdamaian yang diotorisasi PBB dan dikaitkan dengan rencana perdamaian Gaza yang dipromosikan Trump.

Dokumen yang sama menyebut lokasi pangkalan berada di wilayah datar dan gersang di selatan Gaza, dengan dimensi sekitar 1.400 x 1.100 meter. Fasilitas yang direncanakan mencakup 26 menara pengawas lapis baja, bunker dengan sistem ventilasi, area latihan senjata ringan, serta gudang peralatan militer. Perimeter kompleks disebut akan dipagari kawat berduri.

Kontraktor juga diwajibkan melakukan survei geofisika sebelum konstruksi dimulai untuk mengidentifikasi kemungkinan terowongan atau rongga bawah tanah. Ketentuan ini merujuk pada jaringan terowongan yang selama ini dikaitkan dengan Hamas. Sejumlah perusahaan konstruksi internasional dilaporkan telah mengunjungi lokasi tersebut.

Seorang pejabat pemerintahan Trump menolak mengomentari rincian dokumen yang bocor. Ia menegaskan posisi Washington terkait keterlibatan militer AS. "Seperti yang telah dikatakan Presiden, tidak akan ada pasukan AS yang ditempatkan di lapangan," katanya kepada The Guardian.

Isu pangkalan militer ini muncul bersamaan dengan pertemuan perdana Board of Peace di Washington. Perwakilan lebih dari 40 negara dilaporkan menghadiri pertemuan tersebut, yang digelar di gedung bekas United States Institute of Peace yang telah berganti nama di bawah pemerintahan Trump.

Trump menyatakan negara-negara anggota telah berkomitmen menyediakan dana rekonstruksi sebesar US$5 miliar. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan estimasi kebutuhan pembangunan kembali Gaza yang disebut mencapai sekitar US$70 miliar.

Komposisi peserta pertemuan turut menjadi sorotan. Delegasi yang hadir antara lain berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Azerbaijan, Belarus, dan Hungaria. Sejumlah sekutu utama Eropa dilaporkan tidak berpartisipasi.

Board of Peace memperoleh otorisasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada November 2025. Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Trump, dengan peran penting menantunya, Jared Kushner, dalam struktur kepemimpinan.

Posisi Indonesia dalam misi ISF

Indonesia disebut sebagai negara pertama yang menyampaikan komitmen konkret terkait pengerahan pasukan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan persiapan tengah dilakukan untuk mengirim hingga 8.000 prajurit, dengan fokus pada tugas medis dan teknik.

Pejabat Indonesia menegaskan pasukan yang disiapkan tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan senjata Hamas. Pernyataan ini mencerminkan kehati-hatian Jakarta di tengah dinamika politik dan keamanan yang menyelimuti Gaza.

Jumlah total pasukan multinasional dalam kerangka ISF disebut berpotensi mencapai sekitar 20.000 personel, meski rincian kontribusi masing-masing negara belum sepenuhnya jelas.

Ultimatum Israel terhadap Hamas

Di saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan syarat demiliterisasi Hamas sebagai prasyarat rekonstruksi Gaza. Dalam upacara kelulusan perwira militer Israel, ia menyampaikan peringatan keras kepada kelompok tersebut.

"Sangat segera Hamas akan menghadapi dilema, untuk melucuti senjata dengan cara mudah, atau cara sulit," kata Netanyahu.

Seorang ajudan senior Netanyahu sebelumnya mengatakan Hamas akan diberikan waktu 60 hari untuk menyerahkan persenjataan. Jika tidak dipenuhi, Israel disebut akan melanjutkan operasi militer.

Netanyahu juga menyatakan Hamas masih memiliki puluhan ribu senapan serbu dan mempertahankan infrastruktur terowongan yang luas. Israel menegaskan rekonstruksi tidak akan dimulai tanpa pelucutan senjata penuh.

Di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025, situasi keamanan Gaza tetap rapuh. PBB melaporkan ratusan warga Palestina tewas dalam insiden kekerasan sejak periode tersebut. Sementara itu, status kepemilikan lahan yang direncanakan untuk pangkalan militer dilaporkan belum jelas, di tengah krisis pengungsian besar yang melibatkan sekitar 1,9 juta warga Palestina.