Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari Senin, 2 Februari 2026. | SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada energi melalui pemanfaatan kelapa sawit. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2/2026). 

Dalam forum yang dihadiri 4.487 peserta dari unsur kementerian, kepala daerah, hingga Forkopimda tersebut, Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop dengan nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Prabowo menilai kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penopang kebijakan energi nasional. Menurut dia, pengolahan sawit menjadi bahan bakar nabati, khususnya biosolar, menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

“Kelapa sawit bagi saya itu miracle crop, it is a miracle crop, ada kelompok nyinyir kenapa kelapa sawit? Ya untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Dalam penjelasannya, Presiden menyebut biosolar berbasis sawit berpotensi menjadi tulang punggung energi domestik. Ia menekankan bahwa penggunaan biosolar akan memberikan alternatif energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menekan kebutuhan impor bahan bakar fosil.

“Bio solar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Yang mau pakai bensin terus silakan, orang kaya bayar saja harga dunia, tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar,” ujar Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo juga memaparkan ambisi pemerintah untuk mengembangkan avtur (aviation turbine fuel) dari kelapa sawit. Bahan baku avtur tersebut, menurut dia, tidak hanya berasal dari minyak sawit mentah, tetapi juga dari limbah industri sawit dan minyak jelantah. Untuk mendukung agenda ini, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan dengan menghentikan ekspor limbah sawit dan jelantah agar dapat dimanfaatkan di dalam negeri.

“Limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk avtur. Sehingga maaf bangsa-bangsa lain, saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan tingginya permintaan global terhadap crude palm oil (CPO) Indonesia. Ia menyebut sejumlah negara, termasuk Mesir, Pakistan, Rusia, dan Belarus, telah menyampaikan permintaan pasokan kelapa sawit kepada Indonesia. Namun demikian, pemerintah menegaskan prioritas utama tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, khususnya di sektor energi.

Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan arah kebijakan energi pemerintah saat ini. Pada Januari 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tetap menjalankan mandat biodiesel B40 sesuai arahan Presiden, sambil menyiapkan penerapan B50 pada semester kedua 2026. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan serapan sawit domestik sekaligus memperkuat bauran energi nasional.

Sebelumnya, Prabowo juga melantik Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 dengan empat fokus utama, yakni kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. 

Dalam kerangka tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan cadangan energi nasional dari sekitar 21 hari menjadi tiga bulan melalui pembangunan dan penguatan fasilitas penyimpanan energi di berbagai wilayah.