kondisi banjir parah di kamp pengungsian Jalur Gaza yang disebabkan oleh hujan deras dan badai musim dingin ekstrem baru-baru ini. | AL JAZEERA


Presiden Donald Trump menggelar pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza di Washington, Kamis (waktu setempat), dan mengumumkan komitmen dana miliaran dolar untuk rekonstruksi wilayah tersebut. Namun di Jalur Gaza, sejumlah pengungsi Palestina menyatakan tidak yakin terhadap efektivitas inisiatif itu.

Trump mengatakan sembilan negara anggota dewan telah menjanjikan lebih dari US$7 miliar untuk rekonstruksi Gaza. Amerika Serikat, menurutnya, akan berkomitmen hingga US$10 miliar untuk inisiatif yang lebih luas terkait stabilisasi dan pemulihan.

Pengumuman itu datang ketika lebih dari dua juta warga Gaza masih menghadapi dampak perang yang berlangsung sejak 2023 dan gencatan senjata yang disepakati pada Oktober 2025 belum sepenuhnya stabil.

Pada akhirnya, ini adalah kontrol Israel

Di Khan Younis dan sejumlah lokasi pengungsian lain, respons warga cenderung hati-hati. Banyak keluarga masih tinggal di tenda atau bangunan darurat dengan akses terbatas terhadap air, listrik, dan pangan.

Ghassan Qudeeh, seorang pengungsi Palestina, mengatakan ia dan sebagian besar warga di sekitarnya belum percaya pada inisiatif tersebut.

"Saya termasuk salah satu dari orang-orang itu, 95% dari kami tidak yakin. Pada akhirnya, ini adalah kontrol Israel," kata Ghassan Qudeeh kepada Associated Press pada hari Kamis. "Konferensi perdamaian dan lain sebagainya, pada akhirnya ini adalah kontrol Israel. Kalau itu Amerika Serikat, tidak ada bedanya."

Rami Ghalban, yang mengungsi dari Khan Younis bagian timur, mempertanyakan komposisi dewan tersebut.

"Komite ini termasuk orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang telah menyebabkan penderitaan kepada kami. Kami, sebagai warga, apakah kami percaya pada pemerintahan seperti itu?" katanya.

Sementara itu, Farid Abu Odeh menyampaikan pandangan serupa kepada AFP.

"Dewan tersebut adalah pintu gerbang lain menuju pendudukan Palestina, wajah lain dari pendudukan Zionis," ujarnya.

Seorang penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga menyatakan keberatan. Kepada NBC News, ia menggambarkan pengaturan itu sebagai "sementara" dan mengatakan "kepemimpinan Palestina menolak dalam keadaan apa pun".

Ramadan di tengah puing-puing

Pertemuan di Washington berlangsung saat warga Gaza memasuki Ramadan yang dimulai pada 18 Februari. Menurut laporan Al Jazeera dari Kota Gaza, banyak keluarga menjalani bulan puasa dalam kondisi pengungsian untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Nisreen Nassar terlihat memanggang roti dengan kayu dan plastik di sebuah sekolah yang ditinggalkan, tempat keluarganya mengungsi. Suaminya, Thaer, mengatakan kondisi keamanan belum sepenuhnya membaik.

"Anak-anak saya diliputi ketakutan, baik ketika mereka keluar maupun tetap berada di tempat pengungsian," katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada ancaman tembakan yang menurutnya masih terjadi meski ada gencatan senjata.

World Food Programme menyatakan kepada The Independent bahwa banyak keluarga memulai Ramadan dengan keterbatasan pangan.

"Keluarga-keluarga memulai bulan suci ini dengan hampir tidak ada kemampuan untuk membeli makanan dasar, bahkan ketika makanan tersedia," kata lembaga itu.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan sekitar dua pertiga dari 2,1 juta penduduk Gaza   sekitar 1,4 juta orang masih tersebar di sekitar 1.000 lokasi pengungsian.

Mustafa Al Azaar, pengungsi lainnya, menyampaikan harapan akan percepatan pembangunan kembali.

"Hujan, angin, dan dingin di dalam tenda kami duduk di sini bertanya-tanya harus berbuat apa. Anak-anak hidup dalam dingin. Kami membutuhkan rekonstruksi, kami membutuhkan segalanya," ujarnya.

Gencatan senjata semakin rapuh 

Dana US$7 miliar yang diumumkan dewan tersebut masih jauh dari estimasi kebutuhan rekonstruksi. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya memperkirakan biaya pemulihan Gaza dapat mencapai sekitar US$70 miliar.

Di lapangan, situasi keamanan juga belum sepenuhnya stabil. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 600 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Otoritas setempat mencatat lebih dari 1.500 pelanggaran kesepakatan tersebut.

Militer Israel menyatakan serangan yang dilakukan merupakan respons atas pelanggaran oleh Hamas, termasuk aktivitas militan bersenjata yang melintasi garis demarkasi.

Isu pelucutan senjata Hamas menjadi salah satu poin utama yang belum terselesaikan. Kelompok itu menolak menyerahkan senjata selama Israel masih menguasai sebagian wilayah Gaza.

Pemimpin politik Hamas, Khaled Meshaal, menyatakan pelucutan senjata dalam situasi pendudukan akan membuat warga "menjadi sasaran empuk untuk dihabisi".

Pejabat Israel sebelumnya memperingatkan bahwa tanpa pelucutan senjata, operasi militer dapat dilanjutkan untuk "menyelesaikan misi".

Koresponden Haaretz, Nagham Zbeedat, melaporkan sebagian warga Gaza tidak melihat adanya perwakilan Palestina dalam struktur pengambilan keputusan Dewan Perdamaian. Dalam wawancara terpisah dengan PBS, seorang kerabat korban tewas mempertanyakan peran Washington dalam proses tersebut.

"Apakah kalian benar-benar percaya pada keberadaan Dewan Perdamaian? Apakah kalian pikir Trump akan membela kita, orang yang sama yang memasok senjata, dana, perlindungan, dan tameng internasional untuk Israel?" katanya.