Para calon penumpang yang akan menaiki kereta cepat Whoosh di peron Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (29/1/2025). | ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU

Rencana perpanjangan jalur kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya masih harus menunggu penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pemerintah menilai penguatan fundamental pembiayaan menjadi prasyarat utama sebelum ekspansi proyek dilanjutkan ke Jawa Timur.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela-sela Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026). AHY menyebut rencana perpanjangan jalur tidak bisa dipaksakan apabila persoalan keuangan proyek existing belum tuntas.

“Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik, ini masih butuh proses, butuh waktu dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok,” ujar AHY.

Saat ini, pemerintah tengah memfokuskan perhatian pada restrukturisasi keuangan KCJB yang menanggung beban utang besar sejak proyek rampung dan mulai beroperasi secara komersial. Tanpa skema pembiayaan yang solid, pemerintah menilai perluasan jaringan berisiko menemui kendala di tahap awal.

Dalam konteks tersebut, AHY mengungkapkan koordinasi lintas kementerian telah dilakukan secara intensif. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengawal proses restrukturisasi.

Menurut AHY, pertemuan serupa juga telah digelar pada 20 Januari 2026 di Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya menyamakan langkah antarinstansi terkait.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya berencana membentuk Komite Nasional Kereta Cepat yang diketuai langsung oleh AHY. Komite ini dirancang untuk mengambil keputusan strategis terkait keberlanjutan dan pengembangan proyek kereta cepat, termasuk memastikan kesiapan pendanaan. Kementerian Keuangan akan dilibatkan secara aktif dalam struktur tersebut.

Penyelesaian kewajiban utang KCJB kini berada di bawah tanggung jawab PT Danantara Asset Management (Persero). Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan terdapat dua skema yang sedang dikaji, yakni penambahan penyertaan modal atau penyerahan infrastruktur kepada pemerintah.

Total utang proyek KCJB diperkirakan mencapai sekitar Rp 116 triliun. Mayoritas pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank, yang selama ini menjadi salah satu faktor pembatas ruang fiskal untuk pengembangan lanjutan.

Meski demikian, AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mendorong perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya tidak berubah. Menurut dia, proyek tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat konektivitas nasional lintas wilayah.

“Kami ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung harapannya bisa terus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur,” kata AHY.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang Whoosh. Pada November 2025, Prabowo menyebut pemerintah siap membayar sekitar Rp 1,2 triliun per tahun untuk melunasi kewajiban tersebut.

“Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya. Jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” tegas Prabowo saat itu.