Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan penjelasan usai pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah elite ormas Islam, 4 Februari 2026. | YouTube Sekretariat Presiden


Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan iuran untuk menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dibutuhkan guna mendukung agenda pembangunan Gaza. 

Pernyataan itu disampaikan Yahya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), bersama sejumlah pimpinan ormas Islam. Menurut dia, mekanisme iuran berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan besar untuk pemulihan wilayah Palestina tersebut.

Kondisi Gaza saat ini disebut mengalami kerusakan parah akibat agresi Israel. Karena itu, Yahya menilai perlu ada mobilisasi pendanaan internasional untuk membangun kembali kawasan di pesisir Laut Mediterania tersebut. Skema iuran dinilai menjadi salah satu instrumen pendukung pembiayaan.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, Yahya menyebut kontribusi peserta dewan menjadi bagian dari desain pendanaan kolektif. 

“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu,” kata Yahya. 

Ia menambahkan, “Sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yg ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina.”

Pertemuan dengan Presiden Prabowo juga dihadiri sejumlah tokoh ormas Islam lain, di antaranya Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, serta Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Agenda pertemuan salah satunya membahas perkembangan isu kemanusiaan Palestina.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia belum membahas kewajiban pembayaran US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun untuk bergabung dalam BoP. Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menyampaikan posisi itu dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).

Menurut Nabyl, status keanggotaan dalam dewan tersebut tidak otomatis mensyaratkan pembayaran. 

“Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, “Namun keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen.”

Pernyataan Kemlu itu muncul di tengah pembahasan publik soal skema partisipasi Indonesia dalam inisiatif Board of Peace yang dikaitkan dengan agenda rekonstruksi Gaza. Pemerintah, melalui Kemlu, menekankan belum ada keputusan terkait komitmen finansial dalam forum tersebut saat ini.