kerumunan besar demonstran di jembatan Hafez (Hafez Street) di Tehran, Iran, selama gelombang protes nasional yang dimulai pada akhir Desember 2025 dan berlanjut hingga Januari 2026. | AL JAZEERA


Kelompok oposisi Iran mengklaim memiliki dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah menyetujui strategi nasional sejak 2021 untuk menumpas protes massal menggunakan kekuatan mematikan, pengawasan ketat, dan pemadaman internet. 

Dokumen yang dibocorkan pada Selasa (3/2/2026) ini, jika terbukti otentik, mengindikasikan rencana penindasan telah disiapkan jauh hari sebelum pemberontakan nasional Januari lalu yang menewaskan ribuan demonstran.

Dokumen yang dipresentasikan oleh National Council of Resistance of Iran (NCRI) dalam konferensi pers di Washington, D.C., dan dilaporkan telah ditinjau oleh Fox News Digital, menggambarkan strategi yang terstruktur dan bertahap. Namun, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terhadap klaim ini, dan keaslian dokumen belum dapat diverifikasi secara independen sepenuhnya.

Dokumen yang diklaim berusia bertahun-tahun

Menurut dokumen pertama yang diklaim diklasifikasikan sebagai "sangat rahasia" dan dikembangkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran setelah protes nasional 2019, terdapat empat tingkat kondisi untuk penanganan kerusuhan sipil. 

Pada awal eskalasi, komando operasi berada di tangan kepolisian nasional, dibantu Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dan Ministry of Intelligence. Dalam kondisi paling parah, yang disebut sebagai "situasi keamanan bersenjata", komando penuh diklaim beralih ke IRGC.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Khamenei menulis sendiri bahwa strategi ini harus "dikomunikasikan selama dua tahun" sebelum diterapkan secara nasional—jika akurat, ini menunjukkan rencana bukan respons spontan.

Alireza Jafarzadeh, Wakil Direktur AS NCRI, mengatakan kepada media bahwa strategi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan penindasan terhadap pemberontakan nasional yang mungkin terjadi. 

Namun, perlu dicatat bahwa NCRI dan afiliasinya, Mujahedin e Khalq (MEK), adalah organisasi oposisi yang telah lama berupaya menggulingkan pemerintah Iran, sehingga klaim mereka perlu dilihat dalam konteks agenda politik tersebut.

NCRI juga mengungkap apa yang mereka sebut "Comprehensive Security Plan for Tehran" sepanjang 129 halaman yang diduga disusun oleh Markas Sarallah IRGC pada 2024. Rencana itu diklaim memuat langkah-langkah pengawasan ekstensif dan menyebut anggota MEK serta keluarga pembangkang yang dieksekusi sebagai musuh "tingkat nomor satu" yang harus dipantau.

Protes meletus, jumlah korban diperdebatkan

Protes massal meletus di Iran mulai akhir Desember 2025 hingga Januari 2026, dipicu oleh krisis ekonomi parah, inflasi yang melambung tinggi, dan depresiasi tajam mata uang Iran. Gelombang demonstrasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh negara dan menjadi tantangan terbesar bagi rezim sejak revolusi 1979.

Menurut laporan The New York Times yang mengutip sumber anonim, Khamenei memerintahkan untuk "menghancurkan protes dengan segala cara yang diperlukan", dengan seorang pejabat pemerintah senior yang diklaim menyatakan bahwa pasukan keamanan diberi lampu hijau untuk menggunakan kekuatan mematikan. Namun, klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen karena pembatasan akses media di Iran.

Jumlah korban tewas sangat bervariasi dan menjadi titik perdebatan:

Pemerintah Iran (sumber resmi): 3.117 korban tewas, dengan 2.427 di antaranya adalah warga sipil dan anggota pasukan keamanan. Pemerintah menyatakan banyak dari mereka tewas dalam bentrokan kekerasan dan serangan terhadap fasilitas pemerintah.

Human Rights Activists News Agency (HRANA) (organisasi hak asasi manusia berbasis luar negeri): 6.842 kematian yang dikonfirmasi, dengan 11.280 kasus tambahan masih dalam peninjauan. HRANA mengklaim menggunakan jaringan di lapangan untuk verifikasi.

Iran International (media oposisi berbasis London): Setidaknya 16.500 demonstran tewas dan sekitar 330.000 terluka. Angka ini belum dapat dikonfirmasi oleh sumber independen lain.

Time Magazine: Melaporkan bahwa dua pejabat senior Kementerian Kesehatan Iran menyatakan sebanyak 30.000 orang mungkin tewas hanya pada 8–9 Januari saja. Klaim ini sangat kontroversial dan sulit diverifikasi.

Perbedaan angka yang sangat besar ini mencerminkan sulitnya memverifikasi informasi dari Iran, terutama dengan adanya pemadaman internet dan pembatasan akses media independen.

Pola penindasan yang diklaim sesuai dokumen

Materi yang dibocorkan NCRI menjabarkan tiga fase pemberontakan pada Januari 2026: fase awal penegakan hukum, diikuti fase keamanan non-bersenjata, dan akhirnya situasi keamanan bersenjata yang diklaim diumumkan pada 8 Januari ketika IRGC mengambil alih komando penuh.

Yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa otoritas Iran memang memberlakukan pemadaman internet hampir total selama penindasan—fakta yang didokumentasikan oleh organisasi pemantau internet internasional. Pembatasan ini membatasi komunikasi di dalam negeri dan aliran informasi ke dunia luar.

Jafarzadeh menekankan bahwa pemadaman internet bukan tindakan reaktif, tetapi bagian dari skenario yang telah tertulis. Namun, kritikus menunjukkan bahwa banyak pemerintah menggunakan pemadaman internet saat kerusuhan, sehingga ini tidak serta-merta membuktikan rencana jangka panjang.

NCRI melaporkan telah memverifikasi 2.257 kematian, termasuk 152 anak dan 245 perempuan, melalui jaringan mereka, namun menyatakan angka sesungguhnya diyakini jauh lebih tinggi. Lebih dari 50.000 pengunjuk rasa juga diklaim ditahan—angka yang belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Pernyataan rezim dan narasi yang bertentangan

Pada pidato publik tanggal 1 Februari, Khamenei menyatakan pemberontakan telah "ditumpas" dan menggambarkan protes sebagai upaya kudeta yang didukung dari luar negeri, sambil menuduh demonstran menyerang lembaga pemerintah, membunuh petugas keamanan, dan merusak infrastruktur publik.

Pemerintah Iran secara konsisten menyatakan bahwa mereka bertindak untuk mempertahankan keamanan nasional terhadap apa yang mereka sebut sebagai "kerusuhan yang disponsori asing" dan bahwa kekerasan berasal dari kedua belah pihak. Versi ini ditolak oleh kelompok hak asasi manusia internasional dan kelompok oposisi.

Organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengutuk keras tindakan yang mereka sebut sebagai penggunaan kekerasan berlebihan oleh rezim Iran. Mereka mendesak investigasi independen atas dugaan pembunuhan massal dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang diklaim terjadi selama penindasan protes.

Pertanyaan tentang kredibilitas dan verifikasi

Mendukung keaslian dokumen:

• Dokumen telah ditinjau dan dilaporkan oleh Fox News Digital

• Pola penindasan di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan strategi yang diklaim dalam dokumen

• Konfirmasi independen dari The New York Times tentang perintah keras terhadap demonstran

• Pemadaman internet yang terdokumentasi sesuai dengan rencana yang diklaim

• NCRI memiliki rekam jejak membocorkan informasi sensitif tentang Iran, termasuk program nuklir Iran yang terbukti akurat pada tahun 2002

Yang perlu dipertimbangkan:

• NCRI dan MEK adalah organisasi oposisi dengan agenda menggulingkan pemerintah Iran

• MEK pernah terdaftar sebagai organisasi teroris oleh AS (hingga 2012) dan Uni Eropa (hingga 2009)

• Dokumen belum diverifikasi oleh badan intelijen independen atau PBB

• Pemerintah Iran belum memberikan tanggapan atau bantahan resmi

• Angka korban dari berbagai sumber sangat bervariasi.


Hingga saat ini, komunitas internasional masih mengkaji situasi. Beberapa negara Barat telah mengeluarkan pernyataan mengutuk kekerasan terhadap demonstran, sementara yang lain menunggu verifikasi lebih lanjut sebelum mengambil sikap diplomatik.

PBB telah menyerukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, namun akses ke Iran untuk investigator internasional tetap terbatas.

Komunitas internasional kini menghadapi pertanyaan sulit tentang bagaimana merespons situasi ini—terutama mengingat kesulitan memverifikasi klaim yang bertentangan dari pemerintah Iran dan kelompok oposisi, serta keterbatasan akses informasi independen dari dalam negeri.