Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI. | KEMENKEU

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga kini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut menambah ketidakjelasan mengenai sumber pendanaan pelunasan kewajiban proyek strategis nasional itu.

Berbicara di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), Purbaya mengatakan pemerintah masih menunggu keputusan tingkat presiden sebelum menentukan langkah fiskal. Ia menegaskan dirinya belum menerima instruksi resmi untuk menjalankan skema pembayaran apa pun.

"Belum ada petunjuk khusus dari Presiden (Prabowo). Saya masih tunggu petunjuk lebih lanjut," kata Purbaya.

Ia juga menyebut pembahasan yang melibatkan Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, belum menghasilkan keputusan final. Menurutnya, rancangan yang beredar masih bersifat awal dan belum memiliki kepastian kebijakan.

"Adanya dari Rosan, itu kan belum clear. Saya kalau ada petunjuk presiden saya kerjain, sekarang belum. Paling enggak, ada tapi belum firm," tambahnya.

Skema pembayaran masih dibahas

Sebelumnya, pada Jumat (13/2/2026), Purbaya mengungkapkan opsi yang tengah dibahas adalah pembagian kewajiban pembayaran utang antara APBN dan BPI Danantara dengan komposisi 50:50. Namun ia menegaskan skema tersebut masih dalam tahap finalisasi dan dirinya belum kembali dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.

Situasi ini berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang pada Selasa (10/2/2026) menyebut sumber pembayaran utang Whoosh berasal dari APBN. Ia menjelaskan proses negosiasi teknis mengenai mekanisme pembayaran dipimpin langsung oleh Rosan selaku CEO Danantara.

Di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menargetkan negosiasi penyelesaian utang dengan pihak China dapat selesai pada kuartal I-2026. Ia mengatakan koordinasi terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto.

Beban utang dan sumber pembiayaan

Total kewajiban proyek kereta cepat tersebut diperkirakan mencapai Rp116–120 triliun. Sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman lembaga keuangan China, termasuk China Development Bank.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmen pemerintah untuk membayar kewajiban Whoosh sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Namun hingga kini mekanisme pembayaran—apakah sepenuhnya melalui APBN, Danantara, atau kombinasi keduanya—masih menunggu keputusan resmi.

Purbaya sebelumnya juga pernah menyampaikan keberatannya terhadap penggunaan APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Pada November 2025 ia mengatakan preferensinya agar pembayaran tidak dibebankan pada anggaran negara, sembari menegaskan keputusan akhir tetap berada pada pimpinan pemerintahan.

"Kalau saya, mending enggak bayar. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain," ujarnya saat itu. Ia menilai Danantara, yang kini menerima seluruh dividen BUMN, memiliki kapasitas pendanaan untuk menanggung kewajiban tersebut.