Freepik

Jepang berencana mengirim emisi karbon dioksida ke Malaysia dalam proyek penangkapan dan penyimpanan karbon lintas negara pertama di Asia Tenggara. Skema ini akan menangkap emisi dari sejumlah industri berat di Jepang, lalu mengirimkannya untuk disimpan di ladang gas yang sudah habis di lepas pantai Sarawak, Malaysia.

Langkah tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan pegiat iklim. Sejumlah kelompok lingkungan menilai kebijakan ini berisiko memindahkan tanggung jawab pengurangan emisi dari negara penghasil ke negara tujuan penyimpanan.

Dalam rencana yang sedang disiapkan, emisi dari pembangkit listrik, kilang minyak, pabrik semen, dan industri baja di Jepang akan ditangkap menggunakan teknologi carbon capture and storage (CCS). Karbon dioksida kemudian dicairkan dan diangkut menggunakan kapal menuju fasilitas penyimpanan bawah laut di Sarawak, di pulau Borneo.

Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini disebut-sebut dapat menjadi model bagi kerja sama serupa di Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia dan Thailand.

Pemerintah Jepang dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman terkait CCS pada Oktober 2025. Kesepakatan itu membuka kerangka diskusi teknis dan kerja sama bilateral untuk proyek penyimpanan karbon lintas negara.

Jepang saat ini berinvestasi di sembilan lokasi penyimpanan karbon, tiga di antaranya berada di Malaysia. Pada 2030, seluruh lokasi tersebut ditargetkan mampu menyimpan hingga 20 juta ton karbon per tahun, atau sekitar 2% dari total emisi tahunan Jepang.

Malaysia akan menerima pembayaran per ton karbon yang disimpan, meski nilai pastinya belum diumumkan. Skema ini memungkinkan Jepang mengurangi jumlah emisi yang tercatat dalam inventaris karbon nasionalnya.

Sejumlah organisasi lingkungan menilai pendekatan tersebut tidak menyentuh akar persoalan.

Rachel Kennerley, spesialis penangkapan karbon dari Center for International Environmental Law, mengatakan pengaturan ini “secara berbahaya mengalihkan beban perubahan iklim kepada Malaysia alih-alih kepada Jepang”.

Sementara itu, Ayumi Fukakusa dari Friends of the Earth Japan menyebut gagasan mengekspor emisi ke negara lain sebagai “kolonialisme karbon”.

Kritik juga datang dari kalangan analis energi. Grant Hauber dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis mengatakan CCS “menawarkan janji yang menggiurkan namun tidak akan terwujud”.

Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memang memasukkan penangkapan karbon sebagai salah satu instrumen dalam skenario Net Zero Emissions. Namun dalam proyeksi terbarunya, teknologi ini diperkirakan hanya berkontribusi kurang dari 5% terhadap pengurangan emisi global pada 2050.

Target ekonomi Malaysia

Di sisi lain, pemerintah Malaysia melihat CCS sebagai peluang ekonomi baru. Perusahaan energi milik negara, Petronas, tengah membangun fasilitas penyimpanan karbon lepas pantai senilai US$1,1 miliar di Sarawak. Operasional komersialnya diperkirakan dimulai pada akhir dekade ini.

Kementerian ekonomi Malaysia memproyeksikan industri penangkapan karbon dapat menyumbang hingga US$250 miliar terhadap perekonomian dalam 30 tahun ke depan.

Namun, sebagian aktivis mempertanyakan prioritas tersebut. Saat ini sekitar 81% listrik Malaysia masih dihasilkan dari bahan bakar fosil. Mereka berpendapat investasi CCS berpotensi mengalihkan sumber daya dari pengembangan energi surya dan penguatan jaringan listrik domestik.

Di luar Asia Tenggara, proyek pengiriman karbon lintas batas mulai diuji di Norwegia. Uni Eropa juga menargetkan fasilitas CCS lepas pantai pertamanya beroperasi pada pertengahan 2026.