Pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Regional ASEAN (ARF) ke-32 di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Juli 2025. | XINHUA/CHENG YIHENG


Filipina memulai perannya sebagai ketua ASEAN 2026 di tengah sejumlah persoalan kawasan yang belum tuntas. Dari situasi di Myanmar hingga sengketa di Laut China Selatan, Manila diperkirakan lebih banyak mengelola krisis yang sudah berjalan ketimbang meluncurkan agenda baru.

Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, 29 Januari lalu, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengakui tugas tersebut tidak ringan. Namun ia menekankan satu fokus utama: mempercepat perundingan Kode Etik atau Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan yang sudah lama dibahas.

Ia menyampaikan bahwa kelompok kerja teknis ASEAN dan Tiongkok akan menggelar pertemuan tatap muka setiap bulan. Sebelumnya, pertemuan berlangsung sekali dalam tiga bulan. Targetnya, kerangka kerja dapat dirampungkan sebelum akhir 2026.

Berbicara di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura awal bulan ini, Lazaro mengatakan, "Kini ada semacam, bukan hanya aspirasi, tetapi aspirasi yang pragmatis, bahwa kita harus menyelesaikan Kode Etik ini."

Langkah tersebut muncul saat situasi di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan. Filipina termasuk negara yang memiliki klaim wilayah di kawasan itu, bersama Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di sisi lain, Tiongkok juga mengklaim sebagian besar wilayah tersebut.

Menyeimbangkan Posisi antara Tiongkok dan AS

Posisi Filipina sebagai ketua ASEAN sekaligus negara pengklaim di Laut China Selatan memunculkan tantangan tersendiri. Dalam waktu yang sama, hubungan keamanan Manila dengan Amerika Serikat semakin terlihat, termasuk rencana latihan militer bersama dan penambahan penempatan rudal AS di Filipina yang diumumkan pekan ini.

Profesor Madya Siti Darwinda Mohamed Pero dari Universiti Utara Malaysia menilai situasi itu berpotensi memengaruhi persepsi soal netralitas Manila. 

Kepada kantor berita Bernama, ia mengatakan, "Ujian utamanya adalah sejauh mana Filipina dapat mempertahankan komunikasi terbuka dengan Tiongkok sekaligus membujuk Beijing untuk mempercepat negosiasi mengenai COC di tengah intensifikasi rivalitas strategis AS-Tiongkok."

Karena itu, Filipina perlu menjaga komunikasi dengan Beijing, sekaligus memastikan proses perundingan tetap berjalan dalam kerangka ASEAN.

Kebuntuan Myanmar 

Di luar isu maritim, Myanmar masih menjadi pekerjaan rumah ASEAN. Filipina menyatakan tetap berpegang pada Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021 dan menolak mengakui pemilu yang digelar pemerintahan militer Myanmar pada Desember dan Januari lalu.

Lazaro menegaskan bahwa penghentian kekerasan menjadi syarat utama. "Penghentian kekerasan akan menjadi hal paling mendasar yang akan dilihat ASEAN," ujarnya, merujuk pada laporan pemboman yang masih terjadi hingga Desember 2025.

Meski begitu, sikap negara anggota tidak sepenuhnya seragam. Thailand, Kamboja, dan Vietnam disebut menunjukkan kesiapan lebih besar untuk tetap berkomunikasi dengan otoritas militer di Naypyidaw.

Di sisi lain, situasi di perbatasan Kamboja dan Thailand juga belum sepenuhnya stabil. Gencatan senjata yang dicapai pada Desember berada dalam tekanan. Pemerintahan baru Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memberi sinyal akan mempertahankan pos militer di perbatasan, sementara Kamboja menyatakan siap membawa persoalan itu ke ranah hukum internasional.

Profesor Madya Rahul Mishra dari Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan kepada Bernama bahwa mengelola perbedaan pandangan antarnegara anggota tanpa mengganggu kesatuan ASEAN akan menjadi tantangan kepemimpinan utama bagi Filipina.

Dengan berbagai isu yang berjalan bersamaan, kepemimpinan Manila tahun ini berlangsung di tengah tekanan untuk menjaga konsensus internal sekaligus mendorong penyelesaian sejumlah agenda kawasan yang belum selesai.