Dalam foto yang dirilis oleh Agence Kampuchea Press (AKP) ini, penipu online yang ditangkap oleh pihak berwenang berjongkok di sebuah gedung di provinsi Sihanoukville, barat daya Phnom Penh, Kamboja, Selasa, 15 Juli 2025. | AKP 


Pemerintah Kamboja menutup sekitar 190 lokasi yang diduga menjadi pusat penipuan daring dan menangkap 173 tokoh kejahatan tingkat tinggi dalam operasi besar yang digelar sejak akhir tahun lalu. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa kampanye tersebut juga berujung pada deportasi 11.000 pekerja serta mendorong lebih dari 110.000 warga negara asing meninggalkan negara itu.

Langkah ini menandai penindakan paling luas yang pernah dilakukan Phnom Penh terhadap jaringan penipuan transnasional yang selama beberapa tahun terakhir mendapat sorotan internasional. Selama ini, Kamboja kerap disebut sebagai salah satu pusat operasi online scam yang menyasar korban di berbagai negara Asia hingga Barat.

Operasi terbaru itu berlangsung setelah otoritas Amerika Serikat mendakwa dan China mengekstradisi Chen Zhi pada Januari lalu. Chen merupakan pendiri Prince Holding Group Kamboja dan dituduh sebagai dalang jaringan penipuan berskala global. 

Jaksa AS menuduh Chen mengoperasikan jaringan kriminal yang menipu korban di berbagai negara serta mengeksploitasi pekerja hasil perdagangan manusia. Pihak berwenang menyita miliaran dolar dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan operasinya.

Di tengah operasi tersebut, Chhay Sinarith, wakil kepala Sekretariat Komisi Pemberantasan Penipuan Online Kamboja, mengizinkan jurnalis mengunjungi sebuah kompleks di Provinsi Kampot, dekat perbatasan Vietnam. 

Di lokasi itu, menurut laporan Reuters, terlihat ruang kerja luas dengan deretan komputer, meja berisi dokumen berisi panduan menipu korban asal Thailand, bilik studio untuk panggilan telepon, hingga kantor polisi India palsu yang digunakan sebagai bagian dari skema penipuan.

Namun, tidak semua lokasi berhasil diamankan dengan penangkapan. Di kompleks kasino Kampot yang dikenal sebagai “My Casino”, polisi menyebut tidak ada satu pun tersangka yang ditahan di dalam area tersebut. Para pekerja disebut melarikan diri setelah bos mereka, taipan Ly Kuong, ditangkap.

Kepala Kepolisian Provinsi Kampot, Mao Chanmothurith, menjelaskan keterbatasan aparat di lapangan. 

“Kami hanya memiliki sekitar 1.000 petugas polisi di seluruh provinsi, dan ada sekitar 300 petugas polisi militer,” ujarnya. Ia menambahkan, “Bahkan dengan kedua pasukan digabungkan, kami tetap tidak bisa menghentikan mereka karena ada sekitar 6.000 hingga 7.000 orang ketika mereka meninggalkan tempat ini.”

Sejak penangkapan Chen, ribuan pekerja penipuan dilaporkan meninggalkan kompleks-kompleks tersebut untuk berupaya kembali ke negara asal masing-masing. Sebagian di antaranya disebut sebagai korban perdagangan manusia yang ditahan dalam kondisi keras.

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International menyebut situasi itu sebagai “krisis kemanusiaan”. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut menghimpun kesaksian korban yang melaporkan penyiksaan, termasuk kekerasan seksual. 

“Eksodus massal dari kompleks-kompleks penipuan ini telah menciptakan krisis kemanusiaan di jalanan yang diabaikan oleh pemerintah Kamboja,” kata Montse Ferrer, direktur riset regional Amnesty.

Dampaknya juga terasa di Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, mengatakan kedutaan menerima lebih dari 2.000 laporan dalam periode 10 hari ketika warga Indonesia meminta bantuan konsuler. Di sisi lain, Kepolisian Indonesia mencatat sedikitnya 699 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dalam industri penipuan di Kamboja sepanjang 2025.

Pemerintah Kamboja kini menetapkan target untuk menghapus sepenuhnya operasi penipuan daring pada April 2026. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Touch Sokhak, menyatakan provinsi yang gagal memberantas praktik tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum.

Sebelumnya, Phnom Penh beberapa kali dinilai meremehkan keberadaan kompleks penipuan di wilayahnya, dan operasi penertiban yang dilakukan hanya berdampak terbatas. Meski begitu, pejabat setempat menyatakan kampanye terbaru ini memiliki cakupan lebih luas karena menargetkan penutupan lokasi serta penangkapan tokoh senior, bukan hanya pekerja tingkat bawah.