Murid SDN 92 Kendari menyantap menu makan bergizi gratis di Kendari, Sulawesi Tenggara, 26 Januari 2026. | ANTARA FOTO/ANDRY DENISAH


Badan Pangan Nasional (Bapanas) melarang penggunaan makanan olahan ultra dalam program makan gratis pemerintah selama Ramadan 2026. Kebijakan ini diumumkan di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi sejak awal tahun dan memicu kritik terhadap aspek keamanan pangan program tersebut.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 14 Februari. Dalam aturan tersebut, makanan kemasan yang dibagikan selama Ramadan tidak boleh mengandung produk olahan ultra produksi pabrik. Sebagai gantinya, Bapanas merekomendasikan bahan seperti telur asin, daging kering, dan buah lokal.

Kebijakan ini muncul setelah lebih dari 2.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan sejak Januari 2026, meski badan tersebut sebelumnya menyatakan menargetkan nol insiden tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kasus keracunan makanan, namun menilai angkanya tidak signifikan secara statistik. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta pada 13 Februari, ia mengatakan telah berdiskusi dengan pelaku industri mengenai dampak program tersebut.

"Saya bertemu dengan para pemimpin industri... mereka mengatakan kepada saya bahwa makan gratis telah meningkatkan konsumsi," kata Prabowo, seperti dikutip Antara. "Kita tidak menjalankan ekonomi yang berbasis bantuan."

Menurutnya, dari miliaran porsi makanan yang telah didistribusikan, kasus keracunan hanya mencapai 0,0087%. Ia menyebut program ini "99,99% berhasil". Namun, sejak diluncurkan pada Januari 2025, lebih dari 15.000 anak dilaporkan mengalami keracunan makanan.

Insiden terbaru terjadi pada 11 Februari di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sekitar 200 siswa jatuh sakit setelah menyantap makan siang yang disediakan pemerintah. Sejumlah investigasi sebelumnya menemukan kontaminasi bakteri seperti E. coli dan Salmonella pada makanan yang dibagikan.

Di sisi lain, pemerintah memposisikan program makan gratis sebagai bagian utama strategi pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dalam forum yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal pertama diperkirakan mencapai 5,5% hingga 6%, didorong belanja pemerintah sebesar Rp809 triliun atau sekitar US$48 miliar, termasuk pendanaan program tersebut.

Program ini saat ini menjangkau sekitar 60,2 juta penerima, termasuk pelajar dan ibu hamil, serta menyerap 1,5 juta tenaga kerja, menurut Prabowo. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi berpotensi tumbuh 5,6% tahun ini, sedikit di atas target resmi 5,4%.

Pembelaan pemerintah muncul tak lama setelah Moody's Ratings pada 5 Februari menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif. Lembaga pemeringkat itu menyoroti ketidakpastian kebijakan dan risiko fiskal, yang sebagian dikaitkan dengan program makan gratis senilai sekitar US$20 miliar per tahun.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program tersebut dalam APBN 2026, atau hampir 9% dari total belanja negara. Menanggapi kekhawatiran fiskal, Prabowo mengatakan, "Uang yang tadinya akan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak produktif, kami alihkan ke program-program yang produktif."