Para tersangka yang ditangkap berbaris di darat menyusul penggerebekan besar-besaran di sebuah kompleks penipuan di kota Bavet, tenggara Kamboja. | THE STAR

Pemerintah Kamboja mengklaim operasi besar-besaran terhadap jaringan penipuan daring telah memangkas aktivitas hingga 50% sejak awal 2026. Klaim itu disampaikan di tengah tekanan internasional yang meningkat agar Phnom Penh membongkar industri kriminal yang dituduh meraup miliaran dolar dari korban di berbagai negara.

Laporan Bloomberg menyebut pemerintah menyebut operasi tersebut sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak intensifikasi penindakan pada Juni 2025, aparat menggerebek ribuan lokasi yang diduga menjadi pusat penipuan berbasis daring, termasuk kompleks kasino dan gedung perkantoran yang selama ini disinyalir menjadi markas sindikat.

Menteri Dalam Negeri Sar Sokha mengatakan lebih dari 30.000 tersangka asing telah ditangkap dan dideportasi. Selain itu, sekitar 210.000 orang lainnya disebut meninggalkan Kamboja secara sukarela sejak operasi diperketat.

Dalam acara anti-perdagangan manusia di Phnom Penh, ia meminta aparat tidak mengendurkan langkah. “Saya ingin menyerukan kepada pihak berwenang di semua tingkat untuk tidak melonggarkan penindakan kita agar dapat mencapai target pemerintah untuk menghilangkan semua pusat penipuan online di Kamboja,” kata Sokha.

Operasi XXL dan ambisi bersih-bersih total

Kampanye yang dijuluki pemerintah sebagai “Operasi XXL” melibatkan gugus tugas gabungan lintas lembaga. Kementerian Informasi mencatat sekitar 2.500 lokasi telah digerebek dan sekitar 200 operasi penipuan besar dibongkar sejak Juni 2025. Pengadilan memproses lebih dari 500 orang, termasuk sejumlah tokoh yang disebut berada di level atas jaringan.

Salah satu operasi terbesar terjadi pada 31 Januari di kompleks kasino Wan Cheng (A7) di Kota Bavet, dekat perbatasan Vietnam. Sekitar 700 polisi elite dikerahkan dalam razia fajar tersebut dan menahan 2.044 warga negara asing. Di antara mereka terdapat 1.792 warga negara China, 179 dari Myanmar, 177 Vietnam, 36 India, dan 30 Nepal.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Touch Sokhak menyebut penggerebekan di Bavet sebagai “operasi terbesar” sejak penindakan nasional dimulai.

Pemerintah menargetkan seluruh jaringan penipuan daring diberantas pada April 2026. Perdana Menteri Hun Manet menyebut pemberantasan penipuan siber sebagai “prioritas politik yang disengaja”. Dalam wawancara dengan AFP, ia mengatakan pusat-pusat penipuan tersebut “menghancurkan ekonomi kita yang jujur” dan merusak reputasi internasional Kamboja.

Tekanan terhadap Phnom Penh menguat setelah laporan tahun 2024 dari United States Institute of Peace memperkirakan hasil penipuan siber di Kamboja mencapai lebih dari US$12,5 miliar per tahun—sekitar setengah dari produk domestik bruto formal negara itu.

Krisis kemanusiaan di balik penindakan

Di balik angka-angka penindakan, kelompok hak asasi manusia menyoroti konsekuensi kemanusiaan. Amnesty International menyebut gelombang kepergian massal pekerja dari kompleks-kompleks penipuan memicu “krisis kemanusiaan”. 

Banyak dari mereka diduga korban perdagangan manusia yang direkrut dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa menjalankan skema penipuan daring.

Satu-satunya tempat penampungan di Phnom Penh yang secara khusus membantu korban kompleks penipuan, fasilitas milik Caritas, dilaporkan kewalahan dan menolak lebih dari 300 orang karena keterbatasan kapasitas.

Operasi ini juga memicu repatriasi besar-besaran warga negara asing. Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh melaporkan 462 warga negara Indonesia dipulangkan dalam pekan yang dimulai 16 Februari, sehingga total menjadi 692 orang sejak akhir Januari, menurut laporan The Jakarta Post. 

Sekitar 4.254 warga Indonesia mendaftar ke kedutaan sejak pertengahan Januari, hampir menyamai total kasus konsuler sepanjang 2025.

Sejumlah pengamat mempertanyakan klaim keberhasilan pemerintah. Jacob Sims, visiting fellow di Asia Center Universitas Harvard, menyebut angka-angka yang diumumkan “tetap belum terverifikasi”. Ia mengatakan langkah-langkah sebelumnya memberi sedikit alasan bagi pengamat eksternal untuk menerimanya begitu saja.

Menurut Sims, tidak adanya akuntabilitas terhadap elite yang memiliki koneksi kuat serta penekanan terhadap kesaksian korban berpotensi menghambat pembongkaran menyeluruh industri ini. Ia memperingatkan respons saat ini “lebih mungkin menyebabkan perpindahan regional, pembentukan kembali di dalam Kamboja pada akhirnya, atau keduanya”.