Pendiri SpaceX dan CEO Tesla Elon Musk berbicara di layar selama Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol pada 29 Juni 2021. | REUTERS/NACHO DOCE


Diplomat Iran dan Rusia melontarkan kritik terkoordinasi terhadap jaringan satelit Starlink milik SpaceX dalam pertemuan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penggunaan Luar Angkasa secara Damai di Wina, Senin. Kedua negara menuding layanan satelit tersebut melanggar hukum luar angkasa internasional dan memperbesar celah antara penggunaan teknologi komersial dan kepentingan militer.

Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya peran konstelasi satelit swasta dalam konflik global, mulai dari perang di Ukraina hingga pembatasan akses internet di Iran. Saat ini, Starlink menjadi salah satu jaringan komunikasi satelit terbesar di dunia yang digunakan untuk kebutuhan sipil maupun militer.

Klaim kedaulatan Tehran

Iran menyampaikan pernyataan resmi pada Senin malam yang menyebut operasi Starlink di wilayahnya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Pemerintah Iran menilai layanan tersebut setara dengan penggunaan militer tanpa izin melalui jaringan satelit komersial.

Pernyataan itu muncul beberapa pekan setelah otoritas Iran dilaporkan mengerahkan perangkat jamming tingkat militer untuk mengganggu sinyal Starlink saat gelombang protes anti-pemerintah pada Januari. Ketika itu, pemerintah Iran menerapkan pembatasan internet berskala luas untuk mengendalikan arus informasi.

Lebih jauh, otoritas Iran memperkirakan sekitar 50.000 terminal Starlink telah masuk secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Iran juga telah memberlakukan undang-undang pada Juni tahun lalu yang mengkriminalisasi penggunaan layanan tersebut tanpa izin, termasuk ancaman sanksi bagi pihak yang memiliki maupun mendistribusikan perangkat tersebut.

Dalam berbagai forum PBB, Teheran berargumen bahwa penggunaan jaringan telekomunikasi tanpa persetujuan negara melanggar aturan internasional yang mengatur operasional layanan komunikasi lintas negara.

Rusia merujuk perjanjian 1967

Di sisi lain, delegasi Moskwa menyoroti aspek hukum internasional dengan merujuk Perjanjian Luar Angkasa 1967. Rusia menyatakan operator satelit wajib mempertimbangkan kepentingan aktor lain dalam aktivitas luar angkasa.

Dalam pernyataan diplomatiknya, Rusia menilai keberadaan jaringan satelit berskala besar yang dikelola perusahaan swasta tidak selaras dengan keberlanjutan aktivitas luar angkasa jangka panjang.

Moskwa juga mendorong negosiasi internasional untuk membatasi peluncuran satelit baru sekaligus memperjelas penggunaan militer terhadap frekuensi yang awalnya didaftarkan untuk kebutuhan komersial. Kritik tersebut disampaikan beberapa hari setelah SpaceX dilaporkan memblokir akses Starlink bagi pasukan Rusia di Ukraina melalui sistem whitelist yang menonaktifkan ribuan terminal yang digunakan di garis depan.

Peran operator swasta

SpaceX belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan Iran dan Rusia. Namun, perusahaan antariksa swasta itu diketahui mengoperasikan sekitar 9.600 satelit dalam konstelasi Starlink yang menyediakan layanan internet berbasis satelit di berbagai wilayah dunia.

Disisi lain, sejumlah laporan industri menyebut SpaceX tengah menyiapkan potensi penawaran saham perdana pada 2026 dengan valuasi perusahaan yang diperkirakan mencapai US$1,5 triliun, sebagaimana dilaporkan sejumlah media internasional seperti Reuters dan Bloomberg.

Pertemuan di Wina yang berlangsung hingga 13 Februari menjadi forum terbaru yang memperlihatkan meningkatnya perdebatan antarnegara terkait dominasi operator satelit komersial dalam kerangka hukum internasional yang selama ini dirancang untuk negara. Dalam salah satu pernyataan resmi, delegasi Rusia menegaskan perlunya kesepahaman global bahwa penggunaan teknologi komunikasi satelit tanpa otorisasi negara dianggap tidak dapat diterima.