Ilustrasi lokasi penambangan terbuka, yang merupakan metode pertambangan untuk mengambil bahan galian dari permukaan bumi. | FREEPIK


Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat tidak membuka jalan bagi ekspor bahan mentah mineral kritis tanpa proses pengolahan di dalam negeri. Akses bagi perusahaan AS, kata pejabat pemerintah, tetap mensyaratkan investasi dan pembangunan fasilitas pemurnian di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan hal itu pada Kamis (26/2) di Jakarta, merespons kekhawatiran bahwa Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat melonggarkan larangan ekspor bijih mentah.

"Sepanjang itu dilakukan aturan bahwa kalau mereka mau masuk, mereka harus berinvestasi dalam processing-nya. Karena negara kita secara undang-undang tidak mengizinkan terhadap raw material-nya kita yang keluar," kata Todotua usai sosialisasi PP 28/2025.

ART diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington D.C. Berdasarkan lembar fakta yang diterbitkan Gedung Putih, Indonesia setuju menghapus pembatasan ekspor sejumlah komoditas industri ke AS, termasuk mineral kritis. Sebagai imbalannya, tarif resiprokal AS atas produk Indonesia dipatok 19%, turun dari ancaman awal 32%.

Kesepakatan itu memicu perdebatan di dalam negeri, terutama terkait komitmen hilirisasi yang selama ini menjadi pilar kebijakan industri sumber daya alam. Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir melarang ekspor bijih mentah nikel dan mendorong pembangunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut tidak berubah. Ia menyebut perusahaan AS tetap diperbolehkan masuk ke sektor eksplorasi dan penambangan mineral seperti nikel, logam tanah jarang, tembaga, dan emas, tetapi hasil tambang harus diproses di Indonesia sebelum diekspor.

"Jadi jangan dipersepsikan bahwa membangun investasi, ore-nya dibawa. Nggak ada," ujar Bahlil. Ia menambahkan ongkos logistik membawa bijih mentah ke AS justru lebih mahal dibandingkan membangun fasilitas pengolahan di dekat sumber tambang.

Pemerintah menargetkan investasi Rp13.000 triliun dalam lima tahun untuk mempercepat hilirisasi di 28 komoditas strategis. Menurut Todotua, peta jalan pengembangan telah disiapkan dan berlaku setara bagi semua mitra dagang, termasuk Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa.

Di tengah negosiasi dagang tersebut, perusahaan tambang asal AS, , menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia pada 18 Februari untuk memperpanjang izin operasi tambang Grasberg hingga seumur cadangan. Tambang itu selama ini menjadi salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia.

Pemerintah juga membentuk BUMN baru bernama Perminas atas arahan Presiden Prabowo di bawah naungan Danantara. Perusahaan ini mulai menjajaki kerja sama internasional untuk pengembangan logam tanah jarang, komoditas yang permintaannya meningkat seiring transisi energi global.

Perjanjian ART akan berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara menyelesaikan proses hukum domestik masing-masing. Hingga saat itu, ketentuan teknis pelaksanaannya masih menunggu ratifikasi dan penyesuaian regulasi di tingkat nasional.