Hashim Djojohadikusumo, pengusaha sukses yang juga adik dari Presiden Prabowo Subianto.


Presiden Prabowo Subianto disebut akan mencopot lebih banyak pejabat yang dinilai bermasalah sebagai bagian dari langkah pembersihan birokrasi dan sektor swasta. Sinyal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo dalam forum China Conference Southeast Asia di Hotel St Regis Jakarta, Selasa (10/2).

Hashim menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menindak pejabat yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan itu muncul saat ia menjawab pertanyaan mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir Januari lalu.

"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," kata Hashim.

Momentum Pembersihan Dimulai

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak oknum yang terlibat praktik kriminal maupun perusakan lingkungan. Menurut Hashim, langkah pencopotan pejabat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum dan inefisiensi di sejumlah lembaga.

Sebagai contoh, ia menyebut keputusan Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu yang mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan.

"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," ujar Hashim.

Langkah tersebut, menurut dia, menjadi bagian dari agenda penegakan hukum dan reformasi tata kelola sejak awal pemerintahan Prabowo.

Sasar Manipulasi Pasar Modal

Selain sektor lingkungan, pemerintah juga menyoroti dugaan manipulasi di pasar modal. Hashim mengatakan praktik goreng saham kerap merugikan investor ritel dan masyarakat kecil.

"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan setelah lima pejabat tinggi pengawas pasar modal mengundurkan diri pada 30 Januari 2026. Di antaranya Ketua OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. Pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gejolak yang terjadi di pasar modal.

Di sisi lain, pemerintah menyampaikan telah memulihkan kerugian negara sebesar Rp28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi melalui penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung. Data tersebut disampaikan dalam sejumlah pernyataan resmi pemerintah terkait kinerja penegakan hukum dalam beberapa bulan terakhir.