Rusia memposisikan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) rubel digital sebagai alat pembayaran lintas batas untuk mitra-mitra BRICS. Fokus itu disampaikan otoritas keuangan saat permintaan penggunaan di dalam negeri dinilai masih terbatas. Bank sentral menetapkan 1 September 2026 sebagai target awal bagi bank-bank besar untuk mulai melayani transaksi rubel digital, dengan tujuan mempermudah perdagangan di luar sistem keuangan yang didominasi dolar AS.

Langkah ini diambil ketika Moskwa memperluas jalur pembayaran alternatif menyusul pembatasan akses ke jaringan keuangan Barat. Karena itu, proyek rubel digital lebih diarahkan ke fungsi internasional ketimbang ritel domestik. Sejumlah pejabat menyebut instrumen tersebut disiapkan untuk memperlancar transaksi dagang dengan negara mitra tanpa melalui infrastruktur pembayaran berbasis dolar.

Ketua Komite Keamanan Pasar Keuangan Rusia Timur Aitov mengatakan rubel digital sejak awal dirancang untuk kebutuhan eksternal. Dalam wawancara dengan media Rusia Plus World yang dikutip , ia menegaskan orientasi tersebut.

“Rubel digital pertama-tama adalah sebuah proyek internasional,” kata Aitov.

Ia juga mengaku sejalan dengan pandangan skeptis CEO , German Gref, yang mempertanyakan urgensi CBDC untuk penggunaan domestik.

“Saya tidak mengerti mengapa individu membutuhkan opsi untuk menggunakan CBDC. Bank atau bisnis pun tidak membutuhkannya,” ujar Gref pada Juli 2025.

Di sisi lain, agenda rubel digital berjalan beriringan dengan rencana integrasi mata uang digital di antara negara BRICS. merekomendasikan agar pembahasan interkoneksi CBDC dimasukkan ke agenda KTT BRICS 2026 yang akan digelar di . Jika disetujui, ini akan menjadi pembahasan formal pertama untuk menghubungkan sistem mata uang digital resmi di dalam blok tersebut.

Menurut Aitov, usulan itu membuka peluang terbentuknya infrastruktur bersama. 

“Ini adalah pertama kalinya proposal untuk sistem terpadu seperti ini diajukan secara formal untuk dipertimbangkan di dalam BRICS. Jika disetujui, mata uang digital Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan akan terhubung, menggunakan infrastruktur bersama dan standar regulasi yang seragam,” ujarnya.

Diskusi mengenai interoperabilitas sebenarnya sudah mengemuka sejak KTT BRICS 2025. Saat itu, para anggota sepakat mendorong integrasi sistem pembayaran lintas negara. Sejumlah proyek CBDC juga sudah berjalan pada tahap uji coba, seperti yuan digital Tiongkok, e-rupee India, serta rubel digital Rusia, meski belum ada yang diterapkan penuh secara nasional.

Namun, implementasi teknis dinilai tidak sederhana. Setiap negara mengembangkan platform berbeda, mulai dari arsitektur teknologi hingga protokol keamanan data. Perbedaan itu berpotensi menghambat integrasi sistem. Beberapa sumber yang berbicara kepada menyebut keengganan masing-masing negara untuk mengadopsi teknologi pihak lain turut memperlambat proses penyelarasan.

Selain faktor teknologi, tata kelola juga menjadi sorotan. Kerangka berbagi data lintas batas, kepatuhan regulasi, serta standar pengawasan transaksi masih dalam pembahasan. Tanpa kesepakatan bersama, interkoneksi CBDC berisiko menghadapi hambatan hukum dan operasional.

Sementara itu, bank sentral negara-negara BRICS menunjukkan sikap hati-hati terhadap penggunaan stablecoin swasta. Wakil Gubernur T Rabi Sankar pada Desember lalu mengingatkan potensi risikonya terhadap sistem keuangan.

“Stablecoin menimbulkan kekhawatiran signifikan terhadap stabilitas moneter, kebijakan fiskal, intermediasi perbankan, dan ketahanan sistemik,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Gubernur Elvira Nabiullina, yang menilai penggunaan stablecoin domestik dapat mengganggu kontrol kebijakan moneter. Karena itu, otoritas lebih memilih mempercepat pengembangan CBDC resmi.

Dengan jadwal uji coba diperluas hingga 2026, bank-bank besar Rusia diminta menyiapkan infrastruktur teknis dan integrasi sistem pembayaran. Pemerintah berharap rubel digital dapat digunakan dalam transaksi dagang lintas negara, termasuk pembayaran energi dan komoditas, sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur pembayaran Barat.

Hingga kini, penggunaan domestik masih terbatas pada pilot project dan simulasi transaksi. Meski begitu, otoritas moneter tetap melanjutkan pengembangan sambil menunggu keputusan formal negara-negara BRICS mengenai konektivitas lintas sistem.