Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam peresmian secara serentak 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). | ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA


Presiden Prabowo Subianto membela pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kritik terhadap efektivitas dan beban anggaran negara. Saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026), ia menyampaikan program tersebut telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat setiap hari.

Menurut Prabowo, angka itu diperoleh dari laporan Badan Gizi Nasional (BGN) dan mencerminkan percepatan distribusi dalam dua bulan terakhir. Ia membandingkan skala program tersebut dengan populasi sejumlah negara untuk menggambarkan cakupannya.

"MBG ternyata setelah kita terus kerjakan, hari ini sudah capai laporan dari Kepala BGN 60 juta, 200 ribu penerima manfaat," kata Prabowo di lokasi peresmian.

Ia menyebut jumlah itu setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan setiap hari, sekitar sepuluh kali lipat penduduk Singapura, atau dua kali jumlah penduduk Malaysia.

Program MBG menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sejak awal masa jabatannya. Latar belakangnya, pemerintah menilai persoalan gizi anak, stunting, dan kerawanan pangan masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Karena itu, intervensi dilakukan lewat penyediaan makanan siap saji di sekolah, posyandu, serta fasilitas komunitas.

Saat ini, pemerintah mencatat terdapat 23 ribu dapur SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Fasilitas tersebut melayani pelajar, ibu hamil, hingga kelompok lanjut usia.

Di sisi lain, pelaksanaan program ini memicu kritik dari sebagian kalangan yang mempertanyakan kesiapan logistik dan besarnya kebutuhan dana. Menanggapi hal itu, Prabowo menyinggung adanya keraguan sejak awal peluncuran.

Dalam pidatonya, ia meminta timnya mendokumentasikan pernyataan pihak yang meramalkan kegagalan program. 

"Bagi mereka yang kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja, kita sudah dihina. Sudah diramalkan 'pasti gagal!'. Pak Qodari tolong dikumpulkan video klip meramalkan kita pasti gagal," ujarnya.

Ia menambahkan rekaman tersebut akan menjadi catatan bahwa program bantuan pangan sempat dipandang negatif. Pernyataan itu disampaikan di sela peninjauan fasilitas dapur dan proses distribusi makanan.

Lebih jauh, isu pembiayaan turut disorot. Sejumlah pengamat mempertanyakan apakah program berskala nasional itu berpotensi memperlebar defisit anggaran. Pemerintah menegaskan alokasi dana tetap berada dalam koridor fiskal yang berlaku.

Prabowo menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai amanat undang-undang. Ia menyebut pembiayaan MBG berasal dari penghematan belanja.

"APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas 3% dari PDB," kata dia.

Menurutnya, dana program dihimpun melalui efisiensi belanja yang dinilai kurang produktif. Ia mencontohkan pengurangan rapat di hotel luar kota dan kunjungan kerja yang dianggap tidak prioritas. 

"Rakyat ditipu, rakyat dibohongi, ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini," tegasnya.

Pemerintah menargetkan cakupan MBG meningkat menjadi 82,3 juta penerima manfaat sebelum akhir 2026. Jika terealisasi, skala tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu program bantuan pangan terbesar secara global. Sebagai perbandingan, pemerintah menyebut Brasil membutuhkan sekitar 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima.

Saat ini, kementerian dan lembaga terkait masih menambah kapasitas dapur, memperluas jaringan distribusi, serta merekrut tenaga pengelola di daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga dilibatkan untuk memastikan pasokan bahan pangan dan pengawasan mutu makanan berjalan sesuai standar keamanan gizi.