Para calon penumpang yang akan menaiki kereta cepat Whoosh di peron Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (29/1/2025). | ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh telah menemukan jalan keluar. Pemerintah, kata dia, kini tinggal merampungkan tata laksana pembayaran utang yang selama ini membebani proyek strategis nasional tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Bobby seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Menurut Bobby, keputusan politik terkait penyelesaian utang sudah diambil di tingkat pemerintah pusat.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby, seperti dikutip Antara. 

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah membahas mekanisme teknis pembayaran utang tersebut. 

“Yang terpenting permasalahannya sudah selesai. Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata dia.

Isu utang KCJB Whoosh menjadi sorotan publik karena nilainya yang besar dan implikasinya terhadap keuangan negara. Total beban utang proyek ini mencapai sekitar Rp116 triliun, yang berasal dari pinjaman China Development Bank. Pinjaman tersebut memiliki tenor sekitar 40 tahun dengan suku bunga sekitar 3% per tahun.

Sejak awal, pembiayaan proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu memang menuai perhatian, terutama setelah terjadi pembengkakan biaya konstruksi. Kondisi tersebut memicu perdebatan mengenai siapa yang harus menanggung kewajiban pembayaran utang, mengingat proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang melibatkan BUMN Indonesia dan mitra dari China.

Dalam konteks itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan sejumlah pejabat kunci untuk mencari skema penyelesaian terbaik. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani.

Presiden juga secara terbuka menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengambil peran lebih besar dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut. Prabowo menyebut pemerintah sanggup membayar cicilan utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan proyek dan stabilitas fiskal.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian utang tidak serta-merta berarti seluruh persoalan keuangan proyek telah selesai. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa proses restrukturisasi keuangan KCIC masih berjalan dan membutuhkan waktu.

AHY menjelaskan, pembahasan restrukturisasi dilakukan sejalan dengan arahan Presiden agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab dalam memastikan proyek strategis nasional ini tetap beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menjaga nilai aset proyek sekaligus mengamankan kepentingan para pemangku kepentingan.

Lebih jauh, restrukturisasi keuangan Whoosh dinilai krusial untuk mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat di koridor Jakarta–Bandung. Di sisi fiskal, pemerintah juga berupaya memastikan agar skema penyelesaian tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap anggaran negara maupun BUMN yang terlibat.

Dalam pembahasan sebelumnya, Danantara telah menyiapkan dua opsi utama penyelesaian. Skema pertama berupa suntikan modal tambahan untuk memperkuat struktur keuangan KCIC. Skema kedua adalah pengambilalihan infrastruktur kereta cepat oleh pemerintah, yang memungkinkan pengelolaan dan kewajiban finansial dialihkan secara langsung ke negara.

AHY menegaskan, pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke agenda pengembangan lanjutan. Rencana perpanjangan jalur kereta cepat ke wilayah lain, termasuk hingga Surabaya, belum akan dibahas secara mendalam sebelum fondasi keuangan proyek dinilai cukup solid.

Dengan demikian, meski pemerintah menyatakan masalah utang telah menemukan solusi, pembahasan teknis dan kelembagaan masih berlangsung. Proses ini akan menentukan arah pengelolaan KCJB Whoosh ke depan, baik dari sisi keberlanjutan operasional maupun peran negara dalam proyek infrastruktur berskala besar tersebut.