Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (26/6/2025). | ANTARA FOTO/FAUZAN


Pemerintah Indonesia bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menegaskan komitmen memberantas praktik manipulasi harga saham atau goreng saham setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan hingga memicu trading halt selama dua hari berturut-turut pada 28–29 Januari 2026. 

Langkah ini melibatkan koordinasi antara pemerintah, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor.

Tekanan terhadap IHSG menjadi pemicu kekhawatiran terhadap praktik manipulasi harga yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik. Kondisi itu juga terjadi di tengah lonjakan jumlah investor ritel yang dinilai lebih rentan terhadap fluktuasi ekstrem maupun permainan harga saham.

Ketua BPKN RI Mufti Mubarok menilai praktik goreng saham bukan sekadar pelanggaran etika perdagangan. Ia menyebut aktivitas tersebut sudah masuk kategori kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi karena berpotensi menciptakan persepsi palsu terhadap harga dan momentum transaksi saham.

"Manipulasi pasar yang menciptakan gambaran semu terhadap harga dan momentum perdagangan berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pasar modal," kata Mufti dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

BPKN menyampaikan tiga rekomendasi strategis kepada regulator dan pemangku kepentingan. Pertama, memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik manipulasi, termasuk mendorong penyelidikan oleh OJK, BEI, dan Bareskrim Polri. Kedua, meningkatkan literasi pasar modal bagi masyarakat. Ketiga, memperbaiki transparansi dan kualitas emiten, terutama terkait kepemilikan saham publik atau free float serta struktur kepemilikan perusahaan.

Data BEI mencatat jumlah investor domestik hingga akhir Januari 2026 mencapai sekitar 21 juta Single Investor Identification (SID). Dari jumlah tersebut, hampir sembilan juta merupakan investor saham ritel. Komposisi itu membuat kelompok investor individu dinilai memiliki eksposur risiko lebih tinggi terhadap manipulasi pasar.

Pemerintah siapkan reformasi pasar modal

Pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap praktik saham gorengan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap manipulasi harga saham yang dinilai merugikan investor sekaligus mencoreng kredibilitas pasar modal nasional.

"Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir, praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," tegas Airlangga, Sabtu (31/1/2026).

Di sisi lain, pemerintah mempercepat reformasi pasar modal atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Reformasi tersebut mencakup rencana demutualisasi bursa serta peningkatan batas minimal free float menjadi 15% yang disebut selaras dengan praktik standar global.

OJK siapkan delapan langkah reformasi

OJK turut menyiapkan langkah lanjutan untuk memperbaiki tata kelola pasar modal. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengumumkan delapan rencana aksi percepatan reformasi pada Minggu (1/2/2026).

Program tersebut mencakup kebijakan baru terkait free float, penguatan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), perbaikan tata kelola perusahaan, hingga penguatan pengawasan perilaku pasar.

"Kami juga dalam penanganan hukum yang memberikan efek jera serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para finfluencer," ungkap Friderica.

Lebih jauh, OJK menyatakan akan segera memulai penyelidikan terhadap dugaan praktik manipulasi pasar secara masif. Langkah ini diarahkan untuk memulihkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas perdagangan saham domestik.