Duta Besar (dubes) Iran untuk Indonesia. | RRI


Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyerukan penguatan hubungan ekonomi bilateral di tengah meningkatnya tekanan kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap mitra dagang Teheran. Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Jumat (13/2/2026), ia menegaskan kesiapan Iran mendukung agenda ketahanan pangan dan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 6 Februari menandatangani perintah eksekutif yang membuka jalan pengenaan tarif hingga 25% terhadap negara-negara yang tetap berbisnis dengan Iran. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi tekanan ekonomi lanjutan Washington terhadap Teheran.

"Saya menyatakan bahwa Iran siap, perusahaan-perusahaan Iran siap membantu di bidang itu," ujar Boroujerdi.

Ia merujuk pada program prioritas pemerintah Indonesia di sektor ketahanan pangan dan energi. Menurutnya, hubungan diplomatik Iran dan Indonesia yang telah terjalin hampir 76 tahun membuka ruang kerja sama yang lebih luas, meski selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Boroujerdi menyebut Iran sebagai salah satu negara dengan kapasitas signifikan di bidang energi dan produksi pangan. Karena itu, ia menilai ada peluang konkret untuk memperluas kemitraan ekonomi yang bersifat saling menguntungkan.

Di sektor ketahanan pangan, ia mengatakan negosiasi antara perusahaan Iran dan Indonesia sedang berlangsung untuk mematangkan skema kerja sama. Beberapa produk susu, buah-buahan, dan makanan olahan dari Iran disebut siap memasuki pasar Indonesia melalui mitra lokal.

Di sisi lain, perusahaan Indonesia juga dijajaki untuk memperluas pasar ke Iran, terutama pada komoditas kopi dan cokelat. Pembicaraan ini, menurut Boroujerdi, masih dalam tahap penjajakan teknis antar pelaku usaha.

Sementara di sektor energi, Iran menawarkan kerja sama tidak hanya pada minyak dan gas, tetapi juga energi baru dan terbarukan. Tawaran tersebut disampaikan di tengah upaya Indonesia memperkuat bauran energi dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar tertentu.

Respons terhadap kebijakan tarif AS juga disampaikan Boroujerdi dalam pernyataan terpisah pada 19 Januari 2026. Ia menilai ancaman tarif 25% tersebut tidak akan efektif.

"Sejak awal Revolusi Islam Iran 47 tahun lalu, kami sudah menghadapi sanksi semacam ini. Presiden Trump lupa bahwa tidak semua dunia mematuhinya," kata Boroujerdi kepada media di Jakarta.

Ia menyatakan optimistis kebijakan tarif AS akan bernasib sama dengan strategi tekanan sebelumnya yang menurutnya tidak berhasil mengubah posisi Iran.

Langkah Washington itu menambah ketidakpastian di tengah hubungan dagang global yang sensitif terhadap kebijakan tarif. Meski begitu, pemerintah Indonesia menyatakan dampaknya terhadap perdagangan nasional relatif terbatas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan nilai perdagangan Indonesia dengan Iran tidak besar sehingga risiko langsung terhadap perekonomian domestik dinilai kecil.

Di waktu yang hampir bersamaan, Indonesia dan AS dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal ketika Presiden Prabowo menghadiri pertemuan Board of Peace di Washington pada 19 Februari mendatang.

Agenda tersebut menunjukkan Indonesia tetap menjaga komunikasi dagang dengan AS, di saat yang sama membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Iran. Situasi ini berlangsung di tengah lanskap perdagangan global yang terus berubah, terutama sejak penerapan kebijakan tarif baru oleh pemerintahan Trump awal Februari lalu.

Data resmi perdagangan kedua negara menunjukkan hubungan ekonomi Indonesia–Iran selama ini relatif stabil namun belum signifikan dibandingkan mitra dagang utama lainnya. Karena itu, dorongan dari Teheran untuk memperluas kemitraan dinilai sebagai upaya memanfaatkan ruang yang masih tersedia di pasar masing-masing.

Wawancara Boroujerdi dengan ANTARA menegaskan posisi Iran yang tetap membuka kanal kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra, termasuk Indonesia, meski menghadapi ancaman tarif tambahan dari AS.