Setiap kali sanksi Barat dijatuhkan, Rusia mencari jalan lain. Kali ini jalannya melewati Bangkok—lewat perusahaan-perusahaan yang di atas kertas menjual mobil sewaan, tapi dalam dokumen perdagangan tercatat sebagai importir drone terbesar dari China. Investigasi Bloomberg News yang diterbitkan Rabu (17/2) mengurai bagaimana celah ini bekerja.

Kuncinya ada pada status hukum drone itu sendiri. Berbeda dengan senjata konvensional, drone sipil tidak masuk daftar embargo. Tidak ada aturan yang mewajibkan importir mendeklarasikan untuk apa drone itu akan dipakai dan celah itulah yang dimanfaatkan.

Data perdagangan pemerintah Thailand menunjukkan bahwa Rusia mengimpor drone senilai US$125 juta dari Thailand dalam 11 bulan pertama 2025, melonjak delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Angka itu mewakili 88% dari total ekspor UAV (unmanned aerial vehicle) Thailand. 

Hampir seluruh pasokan itu senilai US$186 juta datang dari China ke Thailand selama periode yang sama. Sebagai perbandingan, pada 2022 Thailand hampir tidak mengekspor drone sama sekali, dan tidak ada satupun yang dikirim ke Rusia.

Salah satu pelaku yang disebut dalam laporan tersebut adalah Skyhub Technologies, perusahaan yang terdaftar di lantai 30 gedung Chartered Square, pusat kota Bangkok. Secara resmi, perusahaan ini tercatat sebagai bisnis rental mobil. Namun dokumen perdagangan menempatkannya sebagai importir drone terbesar kedua dari China ke Thailand.

Tidak ada nomor kontak yang tertera dalam dokumen pendaftarannya. Ketika Bloomberg mendatangi kantor tersebut pada akhir Januari, tidak ada seorang pun yang ditemui. Staf gedung menyebut kantor itu jarang dikunjungi, hanya sesekali oleh direktur tunggal perusahaan dan beberapa warga negara China.

Autel EVO Max 4T: drone komersial yang kini jadi incaran militer Rusia. | DRONEFLY

Skyhub Technologies tercatat mengimpor drone senilai US$25 juta sepanjang 2025, termasuk 976 unit dari Autel Robotics, salah satu produsen drone besar China. Kode model yang tertera dalam dokumen pengiriman sesuai dengan Autel EVO Max 4T, drone sipil seharga sekitar US$9.000 yang tahun lalu disebut oleh sebuah perusahaan Rusia sebagai "sangat efektif dalam pertempuran" dalam surat kepada kementerian pertahanan Moskwa.

Meski dirancang untuk keperluan komersial seperti pemetaan dan fotografi, drone jenis ini masuk kategori dual-use. 

Di lapangan, kamera beresolusi tingginya bisa melacak pergerakan pasukan, dan rangkanya bisa dimodifikasi untuk menjatuhkan granat kecil. Itulah mengapa drone seharga US$9.000 ini bisa lebih bernilai dari persenjataan konvensional yang jauh lebih mahal.

Autel mengklaim drone ini dilengkapi sistem geofencing yang memblokir penerbangan di zona konflik. Namun sebuah perusahaan Rusia bernama Aero-HIT, yang berbasis di Khabarovsk, diketahui telah menggunakan drone serupa untuk produksi lokal dan terbukti memakainya di Kherson. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Aero-HIT pada Juni 2024.

Autel menyatakan tidak dapat membahas klien karena alasan kerahasiaan, namun mengklaim mempertahankan "sistem kepatuhan sanksi ekonomi yang selaras dengan standar internasional."

Perusahaan lain yang disebut ialah China Thai Corporation Group Co., bermain dalam skala jauh lebih besar. Perusahaan berbasis Bangkok ini mengimpor drone senilai US$144 juta dari China ke Thailand dalam periode yang sama. 

Betapa cepatnya bisnis ini berkembang terlihat dari datanya: pendapatan perusahaan hanya 14.000 baht per tahun antara 2020 hingga 2022, lalu melonjak menjadi 25,3 juta baht pada 2024.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap China Thai pada Oktober 2025 atas tuduhan memasok teknologi kepada militer Rusia. Uni Eropa turut mengambil langkah serupa, menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan berbasis di Thailand sebagai bagian dari paket sanksi yang lebih luas. 

Setelah sanksi dijatuhkan, perusahaan ini dilaporkan berganti nama menjadi Lanto Global Logistics. langkah yang kerap dipakai entitas yang berupaya menghindari jangkauan sanksi internasional.

Di sisi pemerintah Thailand, Direktur Jenderal Departemen Bea Cukai Phantong Loykulnanta mengakui aktivitas ekspor itu berlangsung dalam koridor hukum yang ada. 

Masalahnya, tidak ada kewajiban bagi importir untuk mendeklarasikan tujuan penggunaan saat mendatangkan drone dari China. Kementerian Perdagangan Thailand disebut sedang mempelajari isu ini dan kemungkinan akan memperketat kontrol ekspor ke depannya.

"Kami siap bertindak, tetapi hukum harus ada terlebih dahulu," kata Phantong kepada Bloomberg.

Pola ini bukan hal baru. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut China menyumbang sekitar 80% komponen dual-use— komponen yang bisa dipakai untuk keperluan sipil maupun militer—yang digunakan Rusia dalam konflik tersebut. 

Anggota unit penjinak ranjau kepolisian menyingkirkan hulu ledak dari pesawat tak berawak kamikaze Rusia yang mendarat di dekat perangkat perang elektronik radio selama salah satu serangan pesawat tak berawak terbaru, di tengah serangan Rusia.

Beijing sendiri secara konsisten membantah membantu Rusia secara militer, meskipun komponen buatan China terus ditemukan dalam senjata yang dipakai di medan perang Ukraina.

Sebelum Thailand, rute serupa sudah pernah digunakan lewat India, Uni Emirat Arab, dan Kazakhstan. Thailand hanya menjadi titik transit terbaru dalam jaringan yang terus bergeser.

Maria Shagina, peneliti senior di International Institute for Strategic Studies di Berlin, menyebut Asia Tenggara sebagai kawasan yang perlu diwaspadai.

"Negara-negaranya mungkin berubah tetapi metodenya tidak: mengalihkan rute melalui negara ketiga menggunakan perusahaan cangkang," ujarnya.

Hubungan Thailand dengan Rusia sendiri tengah berkembang. Tahun lalu, tercatat 1,9 juta wisatawan Rusia berkunjung ke Thailand—rekor baru. November lalu, Forum Investasi Rusia-Thailand perdana juga digelar di Phuket, menandai kedekatan ekonomi dan diplomatik yang semakin erat antara kedua negara.