Presiden AS Donald Trump menyatakan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). | Truth/Donald Trump

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, bukan muncul dari ruang hampa. Di baliknya terbentang lebih dari empat dekade hubungan yang nyaris tak pernah menemukan titik damai.

1979: Krisis Penyanderaan

Semuanya bermula pada 4 November 1979. Sekelompok aktivis mahasiswa Iran menyerbu kedutaan besar AS di Teheran, menyandera puluhan staf diplomatik sebagai tekanan agar Washington mengekstradisi Mohammad Reza Pahlavi—raja Iran yang baru digulingkan dan tengah menjalani perawatan medis di Amerika Serikat.

Langkah itu datang hanya tujuh bulan setelah berdirinya Republik Islam Iran. Sekitar 52 sandera ditahan selama 444 hari, menjadi salah satu krisis diplomatik terpanjang dalam sejarah modern.

Washington memutus hubungan diplomatik dengan Teheran pada April 1980 dan memberlakukan pembatasan perdagangan serta perjalanan. Sandera terakhir baru dibebaskan sembilan bulan kemudian.

2002: "Poros Kejahatan"

Ketegangan tidak mereda di dekade-dekade berikutnya. Pada 30 April 1995, Presiden Bill Clinton mengumumkan larangan total perdagangan dan investasi dengan Iran, dengan tuduhan bahwa Teheran menopang "terorisme" termasuk lewat dukungannya terhadap Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina. Perusahaan asing yang menanamkan modal di sektor minyak dan gas Iran pun ikut menjadi sasaran sanksi.

Tujuh tahun kemudian, retorika Amerika semakin keras. Dalam pidato kenegaraan 29 Januari 2002, Presiden George W. Bush menyebut Iran bersama Irak dan Korea Utara sebagai bagian dari "poros kejahatan" yang mendukung terorisme global.

Pada April 2019, Washington melangkah lebih jauh dengan menunjuk Korps Pengawal Revolusi Islam atau pasukan militer elite Iran sebagai "organisasi teroris."

2018: AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir

Kekhawatiran soal ambisi nuklir Iran sudah mengemuka sejak awal 2000-an, ketika sejumlah situs nuklir yang tidak dideklarasikan terkuak ke publik. 

Laporan IAEA pada 2011 menyebut adanya intelijen yang "kredibel secara luas" yang mengindikasikan Iran pernah menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir, setidaknya hingga tahun 2003 klaim yang konsisten dibantah Teheran.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengakhiri pembekuan pengayaan uranium pada 2005, dengan dalih program nuklir Iran semata-mata untuk keperluan sipil.

Satu dekade kemudian, sebuah kesepakatan bersejarah tercapai di Wina antara Iran dan enam kekuatan dunia — Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China. 

Iran mendapat pelonggaran sanksi ekonomi yang melumpuhkan, dengan imbalan jaminan tidak akan mengembangkan bom atom. Kesepakatan itu mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB.

Namun pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian tersebut dan memulihkan sanksi terhadap Iran serta entitas yang memiliki hubungan dengannya. Setahun berselang, Teheran mulai menanggalkan sejumlah komitmennya. 

Upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu gagal. Sanksi PBB diberlakukan kembali pada 28 September 2025, dan kesepakatan itu secara resmi berakhir pada Oktober tahun yang sama.

2020: Jenderal Teratas Terbunuh

Ketegangan memuncak dramatis pada 3 Januari 2020, ketika serangan udara AS di Baghdad menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, komandan Pasukan Quds yang selama bertahun-tahun menjadi arsitek pengaruh militer Iran di Timur Tengah.

Trump menyebut Soleimani tengah merancang serangan "segera" terhadap diplomat dan pasukan AS di Irak. Iran membalas dengan menghujani pangkalan-pangkalan di Irak yang menampung tentara Amerika dengan serangan rudal.

2025: Situs Nuklir Dibom

Konflik langsung antara AS dan Iran kemudian pecah dalam skala yang lebih besar. Selama perang 12 hari antara Israel dan Iran, AS menyerang tiga situs nuklir utama Iran pada 21 Juni 2025.

"Dilenyapkan," kata Trump menggambarkan kondisi situs-situs tersebut, meski seberapa parah kerusakan sesungguhnya hingga kini belum bisa diverifikasi secara independen.

2026: "Armada" di Teluk

Memasuki awal 2026, gelombang protes besar melanda Iran sejak akhir Desember 2025. Tindakan keras berdarah pemerintah terhadap demonstran memantik ancaman Trump untuk melancarkan serangan. Namun fokus ancaman itu segera bergeser ke program nuklir Teheran.

Washington mendorong Iran ke meja perundingan. Teheran bersedia membahas program nuklirnya, tapi menolak agenda yang lebih luas. AS justru menginginkan negosiasi mencakup pula rudal balistik Iran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Pada 19 Februari, Trump memberi batas waktu. "10, 15 hari, hampir maksimum," katanya, "jika tidak, hal-hal buruk terjadi."

Batas waktu itu habis. Pada 28 Februari, Trump mengumumkan dimulainya "operasi tempur besar" bersamaan dengan serangan Israel ke Iran.