USS Abraham Lincoln melakukan latihan di Laut China Selatan. | X/dvidshub

Kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln menggelar latihan tembak langsung di Laut China Selatan pada awal Januari 2026, di tengah meningkatnya aktivitas militer China di sekitar Taiwan. Latihan ini dilakukan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai bagian dari operasi rutin, saat situasi keamanan kawasan menjadi sorotan menyusul manuver militer terbesar Beijing sejak 2022.

Latihan tersebut melibatkan kapal induk kelas Nimitz USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak pendamping, yakni USS Spruance, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Petersen Jr.. Angkatan Laut AS menyatakan sistem Phalanx Close-In Weapon System diuji pada 8 Januari 2026, setelah kapal induk itu tiba di Laut China Selatan pada 26 Desember 2025 usai berangkat dari San Diego pada akhir November 2025.

Armada ke-7 Angkatan Laut AS menjelaskan, latihan mencakup operasi penerbangan, pengisian ulang logistik di laut, serta pelatihan pengendalian kerusakan antarkapal. Otoritas militer AS menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari operasi harian untuk menjaga kesiapan dan interoperabilitas pasukan.

Kehadiran kapal induk AS ini berlangsung tak lama setelah China menggelar latihan militer bertajuk Justice Mission 2025 pada 29–30 Desember 2025. Dalam latihan itu, Tentara Pembebasan Rakyat mengerahkan kapal perang, jet tempur, pesawat pembom, serta pasukan darat yang beroperasi mengelilingi Taiwan. Sejumlah analis menilai manuver tersebut menyerupai simulasi blokade penuh terhadap pulau itu.

Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pihaknya memantau 130 pesawat militer China dan 14 kapal perang di sekitar Taiwan selama latihan berlangsung. Dari jumlah tersebut, 90 pesawat dilaporkan melintasi garis median Selat Taiwan. 

Aktivitas itu juga berdampak pada penerbangan sipil, dengan lebih dari 100 penerbangan dilaporkan terganggu. Otoritas Taiwan merespons dengan mengerahkan jet tempur serta memobilisasi sistem rudal pesisir.

Di Washington, Komite Khusus DPR AS untuk China yang bersifat bipartisan mengkritik latihan militer Beijing tersebut. Ketua komite John Moolenaar dan anggota peringkat Raja Krishnamoorthi menyebut langkah China sebagai eskalasi yang disengaja untuk menekan Taiwan serta negara demokrasi lain di kawasan.

Beijing, di sisi lain, mengaitkan latihan militernya dengan paket bantuan senjata senilai US$11,1 miliar dari pemerintahan Presiden Donald Trump kepada Taiwan yang diumumkan pada Desember 2025. Paket itu mencakup High-Mobility Artillery Rocket Systems dan amunisi Army Tactical Missile System yang dinilai mampu menghadapi skenario blokade.

Presiden Trump menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan latihan militer China tersebut. Ia menyinggung hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping dan menyatakan tidak percaya Beijing akan melakukan invasi terhadap Taiwan.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mendesak China menghentikan tekanan militernya terhadap Taiwan dan menunjukkan sikap menahan diri. 

Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan komitmennya mempertahankan kedaulatan pulau itu, seraya menyatakan tekanan militer berulang dari Beijing tidak mencerminkan sikap negara besar yang bertanggung jawab.