Foto pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang dirilis oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), Sabtu, 9 Januari 2021.


Operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada awal Januari 2026 dinilai berpotensi mengguncang rasa aman kepemimpinan Korea Utara. Seorang mantan diplomat senior Pyongyang menyebut operasi tersebut dibaca sebagai skenario terburuk bagi Kim Jong-un karena menunjukkan kemampuan Washington mengeksekusi penangkapan langsung terhadap kepala negara asing.

Penilaian itu disampaikan Lee Il-kyu, mantan konselor politik Korea Utara untuk Kuba periode 2019–2023, dalam wawancara dengan AFP yang dipublikasikan Selasa (27/1/2026). Lee mengatakan penangkapan cepat Maduro dari Caracas memperlihatkan bahwa operasi yang menargetkan langsung pemimpin negara bukan lagi sebatas wacana.

Lee, yang kini bekerja di sebuah lembaga pemikir (think tank) yang didukung pemerintah Korea Selatan, menilai peristiwa tersebut berpotensi mendorong Pyongyang meninjau ulang sistem perlindungan terhadap Kim Jong-un, seiring meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan operasi serupa.

"Kim pasti merasakan bahwa operasi yang disebut pemenggalan itu benar-benar mungkin terjadi," kata Lee.

Menurut Lee, dampak psikologis dari operasi AS itu signifikan bagi lingkaran elite Korea Utara. Ia memperkirakan Kim akan mengambil langkah-langkah besar untuk memperketat keamanan personalnya.

Kim akan "merombak seluruh sistem mengenai keamanannya dan langkah-langkah pencegahan jika terjadi serangan terhadap dirinya," ujar Lee.

Operasi yang menjadi sorotan tersebut berlangsung pada 3 Januari 2026, ketika pasukan AS melancarkan Operation Absolute Resolve di Caracas. Dalam operasi itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap di sebuah instalasi militer Venezuela dan segera diterbangkan ke New York.

Di Amerika Serikat, keduanya menghadapi dakwaan federal terkait narkoterrorisme. Presiden Donald Trump membenarkan operasi tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum yang berada dalam kewenangan konstitusional presiden.

Langkah Washington itu memperkuat narasi lama Pyongyang yang menuding AS berupaya menggulingkan rezim Korea Utara. Selama bertahun-tahun, kepemimpinan Korea Utara menyatakan program nuklir dan rudal balistiknya sebagai instrumen pencegah terhadap ancaman eksternal, khususnya dari AS.

Namun, menurut Lee, penangkapan Maduro menggeser persepsi ancaman tersebut dari sekadar retorika menjadi kemungkinan nyata. Ia menilai peristiwa itu berpotensi memicu kegelisahan di kalangan elite Korea Utara, yang selama ini menempatkan keamanan pemimpin tertinggi sebagai prioritas absolut.

Sejalan dengan itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mencatat adanya perombakan di struktur keamanan Kim Jong-un. Pyongyang dilaporkan mengganti tiga pejabat senior yang bertanggung jawab atas pengamanan pribadi Kim.

Reorganisasi tersebut disebut telah berlangsung sejak Oktober 2024 dan mencakup sejumlah lembaga kunci, termasuk Guard Command, satuan yang menangani perlindungan fisik pemimpin serta penanggulangan ancaman drone dan gangguan elektronik.

Kesaksian mantan orang dalam

Lee Il-kyu termasuk salah satu diplomat Korea Utara berpangkat tertinggi yang membelot dalam beberapa tahun terakhir. Selama bertugas di Havana, ia memiliki peran penting dalam menggalang dukungan diplomatik Pyongyang di kawasan Amerika Latin.

Ia juga pernah menerima penghargaan langsung dari Kim Jong-un setelah membantu mengamankan pembebasan kapal Korea Utara yang ditahan otoritas Panama. Lee membelot ke Korea Selatan pada November 2023.

Dalam wawancara yang sama, Lee turut menyinggung isu dua tawanan perang Korea Utara yang ditangkap Ukraina. Keduanya disebut merupakan bagian dari ribuan personel yang dikirim Pyongyang untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Kedua prajurit tersebut baru-baru ini menyatakan keinginan untuk pindah ke Korea Selatan melalui sebuah surat. Lee mendesak Seoul agar memastikan mereka tidak dipulangkan ke Korea Utara.

"Dalam kondisi apa pun mereka tidak boleh dikirim kembali ke Korea Utara," kata Lee. "Jika mereka dipulangkan, lebih baik mati daripada hidup. Hidup akan menjadi siksaan bagi mereka."

Refleksi tentang demokrasi

Di luar isu keamanan Korea Utara, Lee juga menyoroti dinamika politik domestik Korea Selatan. Ia merujuk pada krisis politik yang terjadi sejak deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada akhir 2024, yang berujung pada pemakzulan dan terpilihnya Presiden progresif Lee Jae-myung.

Menurut Lee, rangkaian peristiwa tersebut menegaskan perbedaan mendasar antara sistem politik Korea Selatan dan Korea Utara, terutama dalam menjaga keberlangsungan negara di tengah transisi kekuasaan.

"Korea Selatan terus berjalan tanpa presiden setelah pemakzulan selama berbulan-bulan. Bahkan tanpa presiden, sistem tetap berfungsi dengan sangat baik," ujar Lee.

Ia menambahkan, kondisi semacam itu tidak mungkin terjadi di Korea Utara, di mana kepemimpinan ditempatkan di luar jangkauan mekanisme politik apa pun.

"Korea Utara telah sepenuhnya mendewakan kepemimpinannya. Negara itu tidak bisa memberikan rakyatnya gagasan bahwa pemimpin tertinggi mereka yang konon agung itu sebenarnya bisa dijatuhkan oleh kehendak rakyat."