Donald Trump menandatangani piagam pendirian "Board of Peace" (Dewan Perdamaian) pada 22 Januari 2026, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. | White House

Gedung Putih mengklaim lebih dari 45 negara telah mendaftar bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Klaim itu disampaikan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada 26 Januari, empat hari setelah inisiatif tersebut diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) di Davos.

Menurut Leavitt, terdapat 20 negara tambahan yang menyatakan bergabung setelah upacara penandatanganan pada 22 Januari. Dewan yang semula dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Israel–Hamas itu kini diperluas mandatnya untuk menangani konflik global. Trump ditetapkan sebagai ketua, dengan biaya keanggotaan tetap sebesar US$1 miliar per negara.

Meski Gedung Putih menyebut angka partisipasi melampaui 45 negara, hingga kini baru 26 negara yang secara terbuka mengonfirmasi keanggotaan. Perhitungan ini disampaikan Times of Israel berdasarkan pernyataan resmi masing-masing pemerintah.

Negara-negara tersebut meliputi Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

Di sisi lain, hampir selusin negara terutama sekutu tradisional Amerika Serikat di Eropa Barat menolak atau secara terbuka menampik undangan. Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Norwegia, Slovenia, Swedia, dan Inggris tercatat menyatakan tidak bergabung. Trump juga mencabut undangan kepada Kanada menyusul perseteruan dengan Perdana Menteri Mark Carney terkait pernyataannya di Davos.

Ukraina termasuk negara yang absen dalam upacara penandatanganan. Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi telah menerima undangan, namun menegaskan Kyiv tidak dapat bergabung selama perang masih berlangsung dan Rusia serta Belarus yang juga diundang masuk dalam daftar anggota.

“Dengan Rusia, kami adalah musuh. Belarus adalah sekutu Rusia. Kami tidak bisa bersama mereka,” kata Zelensky di Davos. Ia menambahkan Ukraina hanya akan mempertimbangkan keikutsertaan “ketika perang berakhir”.

Kehadiran Moskwa dan Minsk dalam daftar undangan memicu kritik dari parlemen Ukraina. Ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen, Oleksandr Merezhko, menyebut langkah tersebut tidak masuk akal.

“Gagasan mengundang Rusia, pelanggar perdamaian dan hukum internasional terbesar, serta Belarus yang ikut terlibat dalam kejahatan agresi, ke Dewan ‘Perdamaian’ ini sungguh tidak masuk akal,” ujarnya.

Kritik juga datang dari kalangan analis internasional. Dan Hamilton, senior fellow non-residen di Brookings Institution, menyebut Dewan Perdamaian sebagai skema “pay to play” yang lebih merefleksikan kepentingan pribadi Trump.

Menurut Hamilton, negara-negara seperti Hungaria atau Argentina “tidak mungkin memiliki dampak terbesar terhadap Gaza”, sehingga keberadaan dewan tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan penyelesaian konflik yang diklaim.

Pandangan serupa disampaikan Volodymyr Dubovyk, kepala Pusat Studi Internasional Universitas Nasional Odesa. Ia meragukan dewan ini akan memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan konflik apa pun dan menilai prioritas Ukraina berada di jalur lain.

Meski menolak bergabung, sebagian pejabat Ukraina mengakui posisi dilematis yang dihadapi Kyiv. Anggota parlemen dari partai oposisi Holos, Yaroslav Yurchyshyn, mengatakan Ukraina tidak bisa serta-merta menolak undangan tersebut agar tidak memperumit hubungan yang sudah sensitif dengan Trump.

Dubovyk menambahkan, dengan hampir seluruh negara Eropa Barat tidak ikut serta, Ukraina juga tidak memiliki urgensi untuk bergabung. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan fokus Kyiv pada proses integrasi ke Uni Eropa, di tengah peran negara-negara Eropa sebagai penyumbang terbesar bantuan militer bagi Ukraina.