Uni Eropa menyatakan kesiapan mengirim bantuan keamanan ke Greenland jika diminta Denmark. | REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Uni Eropa menyatakan kesiapan memberikan bantuan keamanan kepada Greenland apabila Denmark mengajukan permintaan resmi, di tengah mengerasnya hubungan transatlantik menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyebut ambisi AS untuk menguasai wilayah Arktik tersebut. 

Sikap itu disampaikan Komisioner Eropa untuk Pertahanan dan Antariksa Andrius Kubilius pada Senin (12/1/2026), dalam konferensi keamanan Folk och Försvar di Swedia.

Kubilius menegaskan, dukungan dapat diberikan melalui mekanisme Pasal 42.7 Traktat Uni Eropa yang mengatur kewajiban bantuan timbal balik jika salah satu negara anggota menghadapi agresi bersenjata. 

Menurut dia, UE memiliki opsi untuk mengerahkan pasukan serta memperluas infrastruktur militer, termasuk kehadiran angkatan laut dan kemampuan kontra-drone, apabila situasi menuntut langkah tersebut.

Dalam forum yang sama, Kubilius memperingatkan konsekuensi luas jika terjadi pengambilalihan militer Greenland oleh Amerika Serikat. Ia menempatkan skenario itu sebagai ancaman serius bagi tatanan keamanan Atlantik Utara.

“Saya setuju dengan perdana menteri Denmark bahwa ini akan menjadi akhir dari NATO, tetapi juga di antara masyarakat, hal ini akan sangat, sangat negatif,” kata Kubilius, seperti dikutip Reuters.

Isu Greenland juga dibahas dalam agenda diplomatik di Washington. Pada Rabu (13/1/2026), Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Gedung Putih. Pertemuan itu dimaksudkan untuk meredakan perbedaan pandangan dan membuka ruang dialog langsung dengan pemerintah AS.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan sikap tegas pemerintahannya. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Selasa (13/1/2026), Nielsen menolak pendekatan Washington terkait masa depan Greenland.

“Dalam skenario di mana kami harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark saat ini, pilihan kami adalah Denmark,” ujar Nielsen. Ia menegaskan, “Greenland tidak ingin dikuasai oleh Amerika Serikat.”

Rasmussen menyatakan, dialog di Washington diarahkan untuk memindahkan perdebatan yang berkembang di ruang publik ke forum tertutup. Menurut dia, komunikasi langsung diperlukan agar para pihak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka dan proporsional.

Sikap kritis juga disampaikan dari Stockholm. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, berbicara di konferensi Sälen, menilai retorika mengancam dari pemerintahan AS berpotensi melanggar hukum internasional dan menciptakan preseden yang tidak diinginkan. Ia mengingatkan kontribusi Denmark dalam operasi militer bersama AS, termasuk di Irak dan Afghanistan, yang menelan korban jiwa dari pihak Denmark.

Di tingkat Eropa, para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark mengeluarkan pernyataan bersama pekan lalu. Mereka menegaskan bahwa keputusan mengenai Greenland berada di tangan Denmark dan Greenland, dan hanya kedua pihak tersebut yang berhak menentukannya.

Di sisi lain, laporan The Sunday Telegraph menyebut Uni Eropa tengah menyiapkan rencana darurat berupa sanksi terhadap sejumlah perusahaan teknologi AS, termasuk Meta, Google, Microsoft, dan X. Langkah itu dipertimbangkan jika Presiden Trump menolak usulan peningkatan penempatan NATO di kawasan Arktik.

Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat harus “memiliki” Greenland dengan alasan keamanan nasional, merujuk pada meningkatnya aktivitas Rusia dan China di wilayah Arktik. 

Ia tidak menutup kemungkinan penggunaan tekanan militer atau ekonomi, meski Menteri Luar Negeri Marco Rubio belakangan menyampaikan bahwa jalur negosiasi tetap menjadi opsi yang diutamakan pemerintah AS.