Ilustrasi mineral logam tanah jarang (rare earth minerals).


Sengketa China dan Jepang memasuki babak baru setelah Beijing memberlakukan larangan ekspor barang dual-use ke Jepang sejak 6 Januari. Kebijakan ini diumumkan sebagai respons atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November yang mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan militer Tokyo dalam krisis Taiwan.

Larangan tersebut disampaikan Kementerian Perdagangan China dan menargetkan barang-barang yang dinilai dapat meningkatkan kemampuan militer Jepang. Media pemerintah China melaporkan Beijing juga tengah mempertimbangkan peninjauan perizinan yang lebih ketat untuk pengiriman logam tanah jarang ke Jepang secara lebih luas.

Di tengah langkah pembatasan itu, dampaknya terhadap eksportir China dinilai terbatas. Dalam catatan risetnya, analis Citi Research menyebut manajemen JL Mag Rare-Earth Co. menegaskan seluruh produk perusahaan digunakan untuk aplikasi sipil dan tidak terkait bisnis militer. Kontribusi ekspor disebut hanya sekitar 18% dari total pendapatan, sementara paparan ke pasar Jepang masih terbatas.

Manajemen JL Mag juga menyampaikan pandangan bahwa harga rare earth diperkirakan stabil atau naik tipis sepanjang 2026, dengan struktur biaya produksi yang tetap terkendali. 

“Karena Eropa dan pasar Asia lainnya merupakan bagian terbesar dari permintaan ekspor, potensi kehilangan pangsa pasar Jepang dapat dikelola” bagi eksportir China, tulis analis Citi Research dalam catatannya.

Reaksi pasar terhadap laporan tersebut sempat beragam. Saham JL Mag tercatat turun 2,2% pada hari riset Citi dirilis. Namun, pada awal pekan saham ini sempat menguat seiring reli saham rare earth Asia lainnya, di tengah spekulasi bahwa pembatasan ekspor berpotensi memicu gangguan pasokan dan mendorong kenaikan harga.

Di sisi lain, risiko rantai pasok justru lebih besar bagi Jepang. Negara itu masih bergantung pada China untuk sekitar 60–70% impor logam tanah jarang, meski telah berupaya mendiversifikasi sumber pasokan sejak embargo pada 2010. Seorang produsen magnet Jepang mengatakan kepada TV Asahi bahwa operasi pabrik hanya dapat bertahan sekitar dua bulan jika pasokan bahan baku terhenti.

Kajian Nomura Research Institute memperkirakan embargo selama tiga bulan berpotensi menimbulkan kerugian produksi sekitar US$4,3 miliar bagi perusahaan Jepang, dengan dampak penurunan produk domestik bruto tahunan sekitar 0,11%.

Perkembangan tersebut turut memicu respons internasional. Pada 13 Januari, para menteri keuangan negara-negara G7 sepakat memperkuat koordinasi untuk mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan dan merespons praktik yang mereka sebut sebagai penggunaan perdagangan sebagai alat tekanan oleh Beijing.

Sejalan dengan itu, Jepang mempercepat upaya domestik. Pemerintah mengirim kapal penambangan untuk mengeksplorasi lumpur dasar laut yang kaya logam tanah jarang di sekitar Pulau Minamitori, sekitar 1.900 kilometer di tenggara Tokyo. Eksplorasi laut dalam ini diarahkan untuk mengamankan pasokan bahan baku bagi industri otomotif, ponsel pintar, hingga peralatan pertahanan.