Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. 


Pemerintah menegaskan penguatan ketahanan pangan dan percepatan pembentukan badan khusus perumahan rakyat sebagai dua agenda prioritas untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan ekonomi domestik. Arah kebijakan itu ditegaskan dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kemandirian pangan ditempatkan sebagai fondasi utama ketahanan nasional dan menjadi prioritas strategis lintas kementerian. Menurut dia, sektor pangan harus dikelola secara terintegrasi agar Indonesia memiliki daya tahan menghadapi berbagai risiko global.

“Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga, seperti dikutip dari Antara, Kamis (15/1/2026).

Pemerintah mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat sekitar 3,52 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya dan disebut sebagai salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah. Capaian tersebut melandasi deklarasi keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian itu, pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026, naik signifikan dari realisasi KUR pertanian 2025 yang tercatat Rp102 triliun. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan berlanjut dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp335 triliun.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan dunia usaha dilibatkan dalam pelaksanaan program pangan nasional, termasuk MBG. Hingga kini, sekitar 1.000 dari target 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah melibatkan partisipasi Kadin.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan,” kata Anindya.

Di luar agenda pangan, pemerintah juga menyiapkan langkah percepatan di sektor perumahan melalui pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R). Anggota Satuan Tugas Perumahan Panangian Simanungkalit mengatakan pembentukan lembaga tersebut ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2026.

“BP3R ini akan menjadi eksekutor kebijakan perumahan. Saya berharap sebelum Lebaran lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” ujar Panangian.

BP3R dirancang sebagai pelaksana program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam skema tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjalankan fungsi implementasi di lapangan.

Airlangga juga menyinggung tantangan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menekan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton. Untuk meredam risiko serupa, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menambahkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi. Aspek distribusi, efisiensi rantai pasok, serta kepastian harga dan pasar bagi petani juga menjadi perhatian pemerintah.

“Ketahanan pangan juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” ujarnya.