Brussel menyiapkan pembatasan tambahan ekspor teknologi strategis ke Iran.

Uni Eropa mengusulkan perluasan larangan ekspor teknologi drone dan rudal ke Iran, Selasa, sebagai respons atas penindasan aparat keamanan terhadap gelombang demonstrasi domestik serta untuk menekan dukungan militer Teheran kepada Rusia dalam perang di Ukraina.

Usulan tersebut diumumkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen melalui platform X. Ia menyatakan Uni Eropa berdiri bersama warga Iran yang menuntut kebebasan di tengah represi aparat negara. Kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian tekanan politik dan ekonomi Brussel terhadap Teheran.

Di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengecam keras respons pemerintah Iran terhadap aksi protes yang pecah sejak akhir Desember. Demonstrasi itu dipicu memburuknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai mata uang rial, sebelum dihadapi tindakan represif aparat keamanan.

Dalam pemaparannya, Kallas menyoroti rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia di Iran yang menurutnya telah berlangsung lama, namun kini berada pada tingkat yang berbeda.

"Situasi hak asasi manusia di Iran sudah parah selama bertahun-tahun, terutama laju eksekusi yang mengerikan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para pembela hak asasi manusia, tetapi apa yang kita saksikan sekarang adalah dalam skala yang berbeda," ujar Kallas kepada para anggota Parlemen Eropa, dilansir Assosiated Press Rabu (21/1/2026). "Warga yang menuntut hak-hak mereka disambut dengan pentungan dan peluru." 

Selain dimensi HAM, Kallas menyatakan pembatasan ekspor tambahan ini ditujukan untuk membatasi kemampuan Iran mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Selama ini, Teheran diketahui memasok drone serang Shahed yang digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur dan kawasan sipil Ukraina.

Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi sebelumnya melaporkan Rusia kini mampu memproduksi lebih dari 400 unit drone Shahed setiap hari dan berencana meningkatkan kapasitas tersebut. Uni Eropa menilai pembatasan akses Iran terhadap teknologi kunci dapat menekan rantai pasok persenjataan itu.

Di sisi lain, Uni Eropa juga menyiapkan sanksi baru terhadap individu dan entitas yang dinilai bertanggung jawab atas apa yang disebut von der Leyen sebagai “represi berkelanjutan dan brutal” terhadap demonstran. Langkah ini melengkapi rezim sanksi yang telah berlaku sebelumnya.

Skala korban jiwa dalam penindasan tersebut masih sulit diverifikasi. Pemadaman internet nasional selama 11 hari, menurut organisasi hak digital, menjadi yang terparah dalam sejarah Iran dan menghambat aliran informasi dari dalam negeri.

LSM Iran Human Rights menyatakan telah memverifikasi sedikitnya 3.428 kematian akibat tindakan pasukan keamanan. Namun, laporan The Sunday Times menyebut jaringan dokter di Iran memperkirakan jumlah korban tewas bisa mencapai sedikitnya 16.500 orang.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei, dalam siaran media pemerintah, mengakui bahwa “beberapa ribu” orang tewas selama aksi protes. Sementara itu, Human Rights Activists News Agency melaporkan sedikitnya 4.029 kematian dan lebih dari 26.000 penangkapan sejak demonstrasi dimulai.

Usulan pembatasan terbaru ini memperluas sanksi Uni Eropa yang telah berlaku. Hingga kini, UE telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 230 warga Iran, termasuk Menteri Dalam Negeri Ahmad Vahidi, serta lebih dari 40 entitas yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guard Corps. Larangan ekspor komponen drone dan rudal ke Iran juga rutin diperpanjang setiap tahun, terakhir pada Juli 2025.

Di tingkat parlemen, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola telah melarang staf diplomatik Iran memasuki kawasan gedung parlemen. Ia menyatakan Uni Eropa tidak akan membantu melegitimasi pemerintahan yang bertahan melalui penyiksaan dan represi. Resolusi Parlemen Eropa terkait situasi Iran dijadwalkan dipungut suara pada Kamis (22/1/2026).